Merdeka.com - KPK khawatir kekalahan menghadapi gugatan praperadilan bakal menjadi preseden buruk. Hal itu membuka peluang untuk dijadikan jalur para tersangka korupsi untuk membatalkan kasus yang membelitnya.

"Bayangkan konstruksi berpikir hukum ini yang akan dipakai, maka seluruh terdakwa, terpidana korupsi akan melakukan peninjauan kembali. Karena dianggap penyelidikannya tidak sah. Apakah ini yang dinamakan negara hukum?" kata Kuasa Hukum KPK, Yudi Kristiana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Menurutnya, putusan yang menganggap penyelidikan tidak sah membawa konsekuensi besar bagi lembaga anti-rasuah tersebut. Alhasil, secara otomatis penyidikan juga menjadi tidak sah.

‎"Kita lihat dari putusannya, penyelidikan dianggap tidak sah, bukan yang lain. Sehingga konsekuensi hukumnya penyidikannya pun dianggap tidak sah," ungkapnya.

Yudi mengakui sistem kerja KPK dari awal berdiri hingga sekarang masih memakai pola gerak yang sama. Bisa dikatakan putusan Hakim Haswandi telah menggugurkan fungsi dan wewenang KPK.

"Perlu dicatat semenjak KPK berdiri, penyelidikan dilakukan dengan pola seperti itu. Jadi ini jelas upaya hukum yang sistematis untuk mendegradasi, mendekonstruksi eksistensi KPK," tuturnya.

Dia juga menyayangkan tidak diakui dan dikuatkannya KPK. Lantas dia mempertanyakan kembali apa tujuan terpenting untuk masyarakat dari didirikannya lembaga anti-rasuah ini.

"Kalau demikian saya sebagai subjek kecil di dalam KPK bertanya kepada masyarakat, kepada pemerhati hukum di seluruh republik ini. Untuk apa KPK ada? Jadi cukup di sini saja, atau setidaknya moratorium upaya-upaya penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Lanjut dia, hasil praperadilan ini akan disampaikan pada pimpinan KPK terlebih dahulu. Setelah itu baru KPK akan memberikan sikap secara institusional.

"Semua dalil sudah saya sampaikan. Semua bukti sudah kami sampaikan. Semua pendapat ahli sudah kami sampaikan," pungkasnya.