Pramono: Rekrutmen penyidik independen KPK tak melanggar UU

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, langkah KPK merekrut 30 penyidik independen sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan hukum. Sebab, KPK diperbolehkan mengangkat penyidik di luar polisi dan kejaksaan.

"Pak Abraham merekrut penyidik sampai 30 orang, secara UU dilindungi. Tidak ada dalam undang-undang mewajibkan penyidik dari kepolisian," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/9).

Namun demikian, Pramono menegaskan jika rekruitmen penyidik independen itu hanya solusi jangka pendek. Ke depan, diperlukan penambahan SDM yang bisa bersinergi dan mendukung kerja KPK dalam memberantas korupsi.

Dia juga menilai rekrutmen penyidik independen oleh KPK adalah langkah tepat. Sebab koruptor tidak pernah berhenti merugikan negara.

"KPK tidak boleh terhambat karena kekurangan penyidik. Dengan demikian, silakan KPK merekrut penyidik yang tidak punya latar belakang polisi dan kejaksaan," kata Pramono.

KPK saat ini tengah menyiapkan tahapan rekrutmen penyidik independen. "Bertahap ya. Baru 30 orang coba kita lakukan rekrutmen. Jadi tahap pertama 30, kemudian akan berkembang selanjutnya," kata Abraham Samad kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/9).

Menurutnya, KPK telah bekerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) untuk menyelenggarakan pelatihan penyidik. Rencananya, pelatihan itu baru dilakukan setelah proses rekrutmen berakhir.

"Nanti tempat pelatihan dilakukan di Pusdiklat MA. Itu adalah salah satu dukungan serta legalitas dari rekrutmen penyidik," lanjutnya.