Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP Sebut Kalau Draf Kamus Sejarah Tak Beredar akan Tercetak Tanpa KH Hasyim Asyari

PPP Sebut Kalau Draf Kamus Sejarah Tak Beredar akan Tercetak Tanpa KH Hasyim Asyari KH Hasyim Asyari. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi menilai, alasan kelalaian atas hilangnya nama Hadaratus Syaikh Hasyim Asyari dalam kamus Sejarah Indonesia Jilid I, tidak dapat diterima begitu saja. Sebab hal tersebut bukan suatu bentuk kesengajaan.

"Maka sangat tidak masuk akal jika alasannya karena lupa. Hal tersebut patut diduga sebagai upaya untuk menghilangkan jejak sejarah tokoh Islam pendiri NU," kata Awiek dalam keterangan persnya, Rabu (21/4).

Awiek menambahkan, dalih bahwa buku tersebut belum dicetak dan baru draft, justru semakin menunjukkan ketidakprofesionalan.

"Seandainya draft itu tidak beredar, maka tidak akan ada kontrol dari masyarakat dan kamus tersebut akan tercetak tanpa menyertakan nama KH Hasyim Asyari," kritik dia.

Awiek, bersama Fraksi PPP pun meminta pejabat berwenang bertanggungjawab atas timbulnya keteledoran yang diduga dilakukan oleh Kementerian Pendidikan.

"Karena hal ini sekaligus menunjukkan ketidakprofresionalan pejabat di kemendikbud," dia menandasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan secara resmi buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Dia menjelaskan buku tersebut diedarkan kepada masyarakat merupakan bentuk salinan lunak yang masih dalam tahap penyempurnaan.

"Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," katanya dikutip dalam laman kemdikbud.go.id, Selasa (20/4).

Dia menjelaskan naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem. Hilmar juga menuturkan hingga saat ini belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.

"Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," bebernya.

Sementara itu, dia mengatakan pihaknya tidak pernah mengesampingkan sejarah Indonesia. Terlebih kata dia sosok para tokoh. Dia menjelaskan Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang membangun Indonesia termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Daftar Kontroversi Ketua KPU Hasyim As'yari Sebelum Disanksi Langgar Etik Pencalonan Gibran

Daftar Kontroversi Ketua KPU Hasyim As'yari Sebelum Disanksi Langgar Etik Pencalonan Gibran

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran

Baca Selengkapnya
Senyum Eks Penyidik KPK saat Hadiri Sidang Putusan Gugatan Firli Bahuri

Senyum Eks Penyidik KPK saat Hadiri Sidang Putusan Gugatan Firli Bahuri

Sidang Putusan Gugatan Firli dipimpin oleh hakim tunggal Imelda Herawati telah membuka proses sidang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket

PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ini Tanggapan KPU Banyak Kritik Sirekap Bermasalah

VIDEO: Ini Tanggapan KPU Banyak Kritik Sirekap Bermasalah

Pihaknya menegaskan bahwa kehadiran Sirekap justru membantu pemilih dan partai politik.

Baca Selengkapnya