Merdeka.com - Ketua DPP PPP, Muhammad Arwani Thomafi menegaskan kasus dugaan korupsi Alquran sangat sensitif. Dia tidak setuju jika Alquran yang sudah beredar dikait-kaitkan dengan hasil korupsi.

"Jangan coba-coba untuk mereduksi makna Alquran yang sudah beredar dengan diberi embel-embel Alquran hasil korupsi, ini masalah sensitif," kata Arwani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7).

Anggota Komisi V DPR ini menyatakan, penarikan Alquran secara massal tidak perlu dilakukan, meski ada indikasi korupsi dalam pengadaannya. Sebab, yang menyalahi prosedur adalah pengadaannya bukan Alqurannya. Jika dilakukan penarikan, justru mempertegas adanya korupsi.

Selain itu, dia menilai yang menjadi permasalahan utama adalah oknum yang diduga terlibat praktik korupsi dalam pencetakan Alquran yang menggunakan dana APBN.

"Alquran yang sudah beredar tidak masalah. Anggarannya diambilkan dari APBN, bukan dari hasil korupsi. Tidak perlu ada gerakan menarik. Jika dilakukan sama saja menganggap Alquran itu dicetak dari hasil korupsi," terangnya.