PPKM Level 1 dan 2, Rumah Ibadah Belum Boleh Dibuka Jika Wilayah Masuk Zona Merah
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan tiga Inmendagri yang mengatur penerapan kebijakan PPKM hingga level 4. Untuk PPKM level 1 dan 2 diatur dalam Inmendagri 29 tahun 2021.
Tito menjelaskan, PPKM dengan kriteria level 1 dan 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level berdasarkan assemen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
"Jika didapati dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat menemukan kasus suspek maka harap dilakukan pelacakan kontak erat dengan mengisolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat," kata Tito dalam instruksinya seperti dikutip, Selasa (3/8).
Selain itu, lanjut Tito, untuk PPKM level 1 dan 2, tempat ibadah juga diminta untuk tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah sementara waktu, jika wilayah dimaksud dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah.
"Masyarakat dapat mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah," kata Tito.
PPKM level 1 dan level 2 juga masih menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional, sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19.
Namun demikian, hal ini dikecualikan bagi sektor esensial dengan melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
Pembagian 4 Zona PPKM Level 2 dan 3
Sebagai informasi, PPKM dengan kriteria level 1 dan level 2 juga mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.
Pertama, Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
Kedua, Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Maka, skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
Ketiga, Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Maka, skenario pengendaliannya adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
Keempat, Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Maka, skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT.
Reporter: M Radityo Priyasmoro
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran ke-105 di Kota Surabaya.
Baca SelengkapnyaTNI bakal mengevaluasi salah satunya dengan merelokasi laham Gudmurad setelah insiden tersebut.Ada Perumahan Warga
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Panglima TNI belum dapat merinci berapa banyak rumah warga yang terdampak insiden tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Petugas KPPS yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa itu berjenis kelamin laki-laki dan usianya masih muda.
Baca SelengkapnyaPermintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.
Baca SelengkapnyaGerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaKapolres mengaku, aksi penyerangan disertai penembakan itu dilakukan KKB sejak Jumat (19/1) dari segala arah.
Baca SelengkapnyaPeristiwa ini terjadi saat ketiga anak yang berstatus pelajar SMP ini mengunjungi rumah salah satu temannya di Saptosari
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya