PPI: Kunjungan kerja DPR ke Jerman salah alamat
Merdeka.com - Pelesiran belasan anggota DPR yang berkedok studi banding ternyata bukan hanya isapan jempol. Belasan anggota Badan Legislatif DPR RI yang ke Jerman dalam rangka membahas Rancangan Undang-undang Keinsinyuran dinilai salah alamat.
Hal ini bisa dilihat dari video yang diunggah oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman ke Youtube. Dalam video berdurasi 16 menit itu tersebut, menurut PPI kunjungan anggota Baleg tersebut salah alamat.
Dalam video tersebut terekam saat 11 anggota DPR rapat dengan DIN (Deutsches Institut fur Normung) di Jerman. Pertemuan dengan DIN tersebut terjadi pada 19 November lalu sekitar pukul 10.00 waktu setempat.
Namun saat rapat berlangsung terlihat sebagian anggota dewan ternyata kurang menguasai bahasa Inggris, sehingga pada saat rapat berlangsung mereka meminta translator kepada pihak KBRI yang dikoordinasikan secara mendadak. Dari hasil investigasi PPI, pertemuan antara anggota Baleg DPR dengan DIN terkesan dipaksakan dan tanpa persiapan dengan baik.
Dalam teks yang ditampilkan dalam video tersebut juga dituliskan bagaimana jalannya rapat yang terkesan tidak dipersiapkan dengan baik. Bahkan dua anggota DPR juga terlambat mengikuti rapat.
Selain itu kunjungan anggota DPR ke Jerman untuk studi banding terkait RUU tentang Keinsinyuran juga dinilai tidak tepat. Hal ini karena rombongan tersebut bertemu dengan DIN yang tak lain adalah lembaga yang mengurusi tentang standarisasi produk di Jerman. DIN bukanlah lembaga lembaga negara atau pemerintahan.
Berikut video yang diunggah di Youtube:
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaPolri Segera Terbitkan DPO 2 Tersangka Kasus Mahasiswa Korban TPPO di Jerman
Djuhandhani menyatakan segera berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaKoperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaFOTO: Hati-Hati Penipuan Pajak SPT Tahunan, Begini Modusnya yang Harus Diwaspadai
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP.
Baca Selengkapnya