PPATK siap telusuri rekening gendut calon Kapolri
Merdeka.com - Para Jenderal yang dikabarkan bakal menggantikan posisi Timur Pradopo sebagai Kapolri sudah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar pemilihan berjalan transparan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), siap membantu menelusuri rekening Jenderal yang dianggap tak wajar alias rekening gendut.
"Seharusnya kami juga (telusuri), tapi kami belum terima surat kekayaan," ujar Ketua PPATK, M Yusuf usai diskusi di Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/8).
Tapi hal itu belum bisa dilakukan PPATK, mengingat dari Polri dan KPK pun tidak memberikan nama dan data lengkap para calon Kapolri tersebut.
"Sampai sekarang belum ada (surat) resminya. Jadi saya belum tahu nama-namanya," terangnya.
Jika nantinya nama-nama itu sampai ke tangan PPATK, Yusuf berjanji akan membuka hasil temuan mereka pada rekening para jenderal apakah yang transaksi mencurigakan atau tidak.
"Saya ingin pimpinan Polri orang terbaik. Saya akan sampaikan apa adanya. Saya enggak mau hidup saya terbebani," tegas Yusuf.
Sedangkan untuk data para Jenderal yang sebelumnya dikabarkan memiliki rekening gendut, Yusuf mengaku masih menyimpan datanya.
"(rekening gendut) itu masih ada datanya," tandasnya.
Sekadar diketahui, ada beberapa nama Jenderal yang sudah melaporkan hartanya ke KPK dan disebut-sebut bakal meramaikan bursa calon Kapolri. Mereka adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Wakil Kepala Badan Reserse Mabes Polri Inspektur Jenderal Anas Yusuf, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Kapolda Bali Irjen Pol Drs Arif Wachjunadi, Kadiv IT Polri Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya, mantan Kepala Divisi Humas Markas Besar (Mabes) Polri Irjen Polisi Saud Usman Nasution dan Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh
Pernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh
Baca SelengkapnyaKapolri Izinkan Kapolda jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK: Kita Lihat Kapoldanya Siapa
"Saya justru menunggu namanya siapa ya," kata Kapolri.
Baca SelengkapnyaKPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024
Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketahuan, Para Perwira Polri Masuk ke Koperasi Akpol Cari Sesuatu 'Ngapain Nih Kalian'
Komandan Akpol sidak para perwiranya saat belanja di koperasi. Ternyata ini yang dicari.
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal Polisi Bongkar Presiden SBY Pusing Pilih Kapolri pada 2008, Ada Calon yang Hobinya Merokok
Komjen Polisi (Purn) Oegroseno mengungkap rahasia saat dirinya masih mengabdi di Polri.
Baca SelengkapnyaPPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua
PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaUnggahan Unik Kapolri Sigit di Media Sosial Ucapkan Harlah ke-101 NU, Ada Warga Konoha Bersarung
Melalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca Selengkapnya