Polri persilakan KPK ambil kasus simulator SIM

Merdeka.com - Mabes Polri tidak mempersoalkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan kasus pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Asalkan, KPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polri.

"Kalau tetap polisi tangani, polisi senang, tetapi kalau diserahkan ke KPK, ya silakan saja," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anang Iskandar di Gedung Mabes Polri Jakarta, Kamis (2/8).

Sikap Polri adalah menunggu hasil koordinasi dari kedua belah pihak. "Kami intinya koordinasi baik dari Mabes Polri dan KPK, kalau hasilnya diserahkan ke KPK, ya kami serahkan," ujar Anang.

Menurut Anang, dalam pengusutan kasus ini bukan persoalan kalah menang antara KPK dan Polri. Tetapi, kedua lembaga itu memang tugasnya adalah memberantas korupsi.

"Apalagi KPK sudah menangani kasus ini sejak lama (2011). Soal pengusutan kasus ketiganya berwenang baik itu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK," ujar dia.

Dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, KPK dan Polri sama-sama menangani kasus tersebut. Bahkan, soal penetapan tersangka ada beberapa orang yang sama-sama ditetapkan oleh Polri dan KPK.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 50 ayat 3 dan 4, KPK berhak mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian.

Berikut bunyi Pasal 50 ayat 1, 2, 3 dan 4:

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.