Polri minta sistem penempatan TKI dibenahi

Merdeka.com - Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Sutarman, meminta masalah Tenaga Kerja Indonesia dibenahi mekanismenya. Karena masalah TKI ini banyak menimbulkan persoalan, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di negara lainnya.

"Saya ke depan mengharapkan ada pembenahan mekanisme tentang TKI, persoalannya tidak hanya terjadi di Malaysia saja," ungkap Sutarman di gedung DPD DPR RI, Jakarta, Kamis, (3/5).

"Minimal TKI diajari bahasa di daerah, biayanya gratis, kasih paspor gratis baru kemudian dikirim ke kedutaan kita di luar negeri. Selanjutnya dicatat dan penempatan di perusahaan luar negeri diatur oleh KBRI. Ini bagian dari perlindungan negara kita terhadap TKI," lanjutnya dengan tegas.

Sementara itu, Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan, DPD dan Komnas HAM dan beberapa LSM lainnya akan membentuk Tim Investigasi terkait penembakan yang dilakukan kepolisian Malaysia terhadap TKI. Karena TKI merupakan aset bangsa dan aset daerah yang memberikan andil yang besar.

"Kita berkumpul dalam rangka mencari titik temu sehingga ada sinkronisasi. Supaya tidak ada saling menyalahkan dan salah paham. Hampir 3.5 juta TKI di luar negeri. TKI itu menyumbang andil ke daerah besar sekali," kata Irman Gusman.

Menurut Irman Gusman, untuk membangun bangsa dan negara ini amat sangat diperlukan untuk mengembangkan perekonomian yang berada di daerah. Oleh karena itu, TKI di luar negeri harus dilindungi dan dijamin keselamatannya.