Merdeka.com - Mabes Polri mengaku belum paham mengenai PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang dibolehkannya aborsi bagi korban perkosaan. Polri pun ingin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan sosialisasi kepada kepolisian untuk penegasan penegakan hukum terhadap para pelaku kasus aborsi.

"Pasal-pasal mana yang rawan, polisi dengan intuisi pengalaman dikasih tahu, Kementerian Kesehatan harus mendukung jangan resisten," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (18/8).

Menurut Ronny, sosialisasinya pun harus dilakukan berjenjang ke anggota terbawah di kepolisian. Sehingga aparat tahu benar bagaimana untuk menindak mereka.

"PP itu tujuannya untuk kesehatan, ada (persepsi) belum sama perlu disosialisasikan. Kemenkes dorong kepala daerah sosialisasi dengan kapolres, kabareskrim," pungkas Ronny lagi.

PP Nomor 61 Tahun 2014 yang ditandatangani pada 21 Juli 2014 tersebut merupakan pelaksanaan dari UU 36/2009 tentang Kesehatan. PP 61/2014 tersebut mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan.

Pengaturan itu mengacu pada UU 36/2009 pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban.