Merdeka.com - Tim advokasi untuk demokrasi mengkritik keras sikap polisi yang melakukan penangkapan jumlah besar terhadap masa demo pada 24-25 dan 30 September. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemberitaan, tim advokasi mencatat polisi telah menangkap seribu lebih orang dari aksi tersebut.

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan, jumlah itu sangat besar. Ia bahkan enggan menyebutnya sebagai penangkapan melainkan pemburuan polisi kepada masa.

Pernyataan 'pemburuan' ia utarakan, setelah mendapat informasi dari posko pengaduan yang dibentuk oleh tim advokasi untuk demokrasi, bahwa polisi menyisir dan menangkap orang-orang yang telah meninggalkan lokasi unjuk rasa.

"Yang ditangkap bukan hanya orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana, tapi yang dilakukan penangkapan kepada mereka yang sudah meninggalkan lokasi, yang sudah membubarkan diri," kata Arif di kantor KontraS, Jakarta, Jumat (4/10).

Senada dengan Arif, Era Purnamasari dari YLBHI juga mempertanyakan latar belakang dan jumlah konkret orang-orang yang ditangkap polisi. Jika dikomparasikan, pernyataan pihak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya mengenai jumlah penangkapan berbeda, dengan selisih 100 orang.

"Di Mabes Polri merilis ada 1.489 orang yang diamankan di hari yang sama Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan 1.365 orang. Ada 124 perbedaan data, dan ini adalah orang," ujarnya.

Dia mengkritik kesimpangsiuran jumlah orang yang ditangkap akibat dari tidak adanya transparansi dan kemudahan akses publik oleh polisi.

Hal seperti ini menurut Era tidak bisa dianggap sebagai hal sederhana. Sebab, kata Era, ada celah bagi polisi melakukan pelanggaran HAM atau pelanggaran tindak pidana karena secara sewenang-wenang melakukan 'pengamanan' terhadap ribuan orang. Meski dalam hukum acara tidak mengenal istilah diamankan.

"Apa yang dimaksud dengan diamankan? Ini adalah narasi yang menyesatkan dan lebih jauh melakukan pembohongan publik, artinya telah terjadi pelanggaran HAM dan ini adalah pelanggaran etik dan pidana," tandasnya.