Merdeka.com - Rencana naiknya Upah Minimum Propinsi Jakarta membuat buruh lain di luar Jakarta bergolak. Polri buru-buru membuat sejumlah peringatan, termasuk melarang pemaksaan kepada buruh lain untuk berdemo.

"Tidak melakukan pemaksaan pada karyawan yang ada di masing-masing kawasan, tidak melakukan pemaksaan kepada rekan-rekan yang tidak ingin berunjuk rasa sehingga kerja di lingkungan masing-masing bisa berjalan," tegas Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli di kantornya, Jakarta, Senin (19/11).

Menurut Polri dampak naiknya rencana UMP Jakarta, membuat aksi demo tercatat di sejumlah daerah. Tuntutannya beragam, mulai dari outsourcing hingga kenaikan gaji.

"Banyak sekali rencana unjuk rasa penghapusan outsourcing, masalah kenaikan upah minum disetarakan dengan DKI, mungkin mereka yang ada dibawah ini menimbulkan dinamika oleh karena itu pada prinsipnya hendaklah jangan dengan cara yang tidak melanggar aturan," tutup Boy.

Tercatat hari ini saja sekitar 50 ribu buruh Jawa Timur, yang 'menyandera' Kota Surabaya, Senin (19/11) siang, tak hanya melumpuhkan jalan-jalan utama Kota Pahlawan, tapi juga mengganggu aktivitas pelajar.

Massa aksi yang terkonsentrasi di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Surabaya itu, cukup mengganggu para pengguna jalan yang melintas di Jalan A Yani, Basuki Rachmat, Jalan Pahlawan, Tunjungan dan beberapa jalan-jalan utama di Kota Surabaya.

Konsentrasi massa buruh gabungan dengan mahasiswa itu, terjadi pada pukul 14.00 WIB. Sebab, rombongan pengunjuk rasa ini terbagi beberapa kelompok. Mereka datang bergelombang menuju Gedung Grahadi.