Politisi PKS Nilai Jaksa Agung Baiknya Diisi Figur Nonpartai
Merdeka.com - Politisi PKS Nasir Djamil menilai kursi Jaksa Agung sebaiknya diserahkan kepada figur nonpartai politik. Dia mendukung jaksa karier yang mengisi kursi Jaksa Agung berikutnya.
"Karena masalah hukum ini masalah sensitif, karena hukum ini menyangkut dengan keadilan dan kepastian dan kemanfaatan. Jadi sangat-sangat dibutuhkan figur yang betul-betul berasal dari institusi tersebut," ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/7).
Namun, Nasir menyebut ada minusnya pula jika jaksa karier diangkat menjadi Jaksa Agung. Figur itu disebut bakal resistan terhadap kritik yang menyerang institusinya. Namun, kalau latarbelakang politisi, bakal ada politik balas budi kepada partai yang menempatkannya.
"Apalagi kalau dia seorang politisi atau dia pernah sebagai anggota parpol dan tentu dia merasa berjasa dengan ketua umumnya karena ketumnya lah yang memfasilitasi dan menempatkan dia di situ," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan Presiden Joko Widodo memotong dilema tersebut. Jokowi harus memberikan agenda dan mengawasi langsung kerja Jaksa Agung. Apalagi Jokowi yang langsung menunjuk Jaksa Agung.
"Maka presiden harus mengawasi langsung, apalagi tupoksinya kejaksaan. Jadi memang pertama presiden harus menetapkan agenda apa yang harus dia lakukan di tubuh kejaksaan," jelasnya.
Nasir juga menyarankan Jokowi tidak mengisi pos kementerian bidang ekonomi dengan tokoh partai politik. Namun, Nasir pesimis lantaran partai pengusung Jokowi cukup gemuk. Sehingga bakal sulit membagikan jatah
"Tetapi terus terang aja, ini kepala presiden mumet tujuh keliling ini. Pusing dia ini, pusing kali dia, ditekan sana ditekan sini, walaupun kita lihat dia senyam senyum, itu pening kepalanya, gimana ini. Pertama jumlah partai koalisi minta berapa, kedua orangnya punya kapasitas enggak. Iya kan, pening dia ini," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaKaesang Efek, Perolehan Kursi PSI Naik 400% di NTT
Kehadiran Kaesang menjadikan PSI sebagai representasi partai yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaKelakar Kaesang Cuma Sekjen PSI yang Dipanggil Jokowi ke Istana: Ketumnya Enggak, Jahat
Kaesang mengungkapkan Raja Juli Antoni dipanggil bukan terkait urusan politik.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca Selengkapnya