Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsy, mengaku prihatin dengan sikap Panglima TNI Jenderal Moeldoko, BNPT dan Densus 88, yang terkesan diam saja menghadapi ancaman dari pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Saya cukup prihatin kenapa Panglima TNI dan Kepala Densus 88 hanya diam dengan ancaman teror dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo, seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media," ujar Aboe Bakar dalam pesan tertulisnya, Senin (25/5).

Menurut berita yang ada, kata politikus PKS ini , mereka secara terbuka telah menebarkan ancaman perang terbuka terhadap TNI, Polri dan masyarakat non-Papua.

"Ini adalah bentuk teror yang nyata dan secara terbuka telah disampaikan ke publik. Hal ini seharusnya ditanggapi secara serius oleh Kepala Densus 88 dan Kepala BNPT," katanya menambahkan.

Aboe Bakar menilai, sikap pasif dan diam dari TNI, Densus 88 dan BNPT terhadap ancaman OPM ini, membuat sejumlah pihak mempertanyakan kesungguhan mereka dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Apalagi, lanjut Aboe Bakar, kemudian berkembang opini yang mengarah kepada tindakan TNI, Densus 88 atau bahkan BNPT, yang menyebut bahwa mereka melakukan standar ganda karena terkesan pilah-pilih dalam menindak sejumlah ancaman bagi kedaulatan NKRI yang selama ini ada.

"Beberapa kalangan membandingkan persoalan ini dengan penembakan yang dilakukan Densus terhadap Nurdin pada September tahun yang lalu. Nurdin ditembak saat shalat Ashar karena diduga sebagai teroris," ujar Aboe Bakar.

"Namun orang-orang ini, yang sudah melancarkan ancaman teror secara terbuka, kenapa mereka hanya diam saja. Akhirnya sebagian orang menyimpulkan, bahwa aparat memiliki standar ganda dalam mengategorisasikan teroris," pungkasnya.

Diketahui, Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Enden Wanimbo, telah menyatakan perang terbuka dengan seluruh masyarakat Indonesia yang bukan orang Papua.

Hal itu merupakan bentuk penolakan dari pihak OPM secara resmi, terhadap semua usaha dialog perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah guna penyelesaian konflik yang berkepanjangan di tanah cendrawasih tersebut.