Merdeka.com - Beredar kabar PDIP mengultimatum Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Dalam pesan berantai itu bahkan disebutkan, Jokowi diberi waktu hingga Kamis (29/1) besok.

Namun, isu tersebut dibantah oleh politikus PDIP Dwi Ria Latifah. Menurutnya, keputusan untuk melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri berada sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi, bukan berdasarkan desakan Megawati.

"Semua terserah Presiden. Presiden kan punya hak prerogatif. Dilantik atau tidak dilantik tentunya berdasarkan dengan pertimbangan beberapa hal, dari politik, sosial, hukum, saya yakin Presiden punya pertimbangan sendiri," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1).

Ditanya pendapatnya apakah sebaiknya Komjen Pol Budi Gunawan mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut, dia mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Budi Gunawan.

"Kalau secara hukum memang tidak ada UU mengatur polisi mundur setelah ditetapkan tersangka, tapi kalau dilihat dari etika itu balik ke personal ya. Tergantung dari individual masing-masing. Sehingga keputusannya sesuai dengan hati nurani," kata anggota Komisi III DPR ini.

Senada dengan Dwi, politikus PDIP Junimart Girsang mengatakan, PDIP dan Megawati tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan.

"Nggak ada. Tidak benar itu. Ibu Mega tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan," kata dia.

Sementara, politikus PDIP Ahmad Basarah tidak mau memberikan komentar. Sebab, hal tersebut masih sebatas isu dan tidak perlu untuk dikomentari.

"Kalau isu itu sudah jadi berita baru kita mau jawab. Itu kan isu," tegasnya.