Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut DPR sebagai salah satu lembaga terkorup. Ketua BK DPR, Trimedya Panjaitan menilai, hal itu wajar karena tak sedikit anggota DPR yang terlibat korupsi.

"Memprihatinkan, itu karena banyak anggota terseret (kasus) korupsi," kata Trimedya di Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/9).

Selain itu, kewenangan DPR yang dinilai terlalu luas, juga menjadi penyebab adanya penyimpangan. Idealnya, pembahasan anggaran yang dilakukan DPR cukup sampai mikro saja.

"Saya termasuk yang setuju DPR enggak usah bahas anggaran sampai satuan ketiga, terlalu detail. Yang terjadi memang sering kali egoisme masing-masing komisi. Komisi lain juga seperti itu, semua masukan itu harus dibenahi," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tak terima dengan pernyataan KPK soal DPR lembaga negara terkorup kedua di Indonesia. Menurutnya, meski DPR disebut terkorup, namun bukan lembaga satu-satunya yang harus dibenahi.

"Semua pihak harus berbenah lah, hormati saja jalan yang di KPK, saya kira maksudnya baik. Semua pihak harus mau berbenah," ujar Priyo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/9).