Politikus Golkar Ingatkan KPK Tak Hanya Awasi Program Kartu Prakerja
Merdeka.com - Politikus Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong KPK tidak hanya mengawasi program kartu prakerja. Dia mendorong, KPK serta lembaga terkait seperti Polri, Kejaksaan, turut mengawasi program penanganan Covid-19 lainnya, misalnya bantuan sosial.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menanggapi temuan dan rekomendasi KPK mengenai potensi kerugian negara dalam program kartu prakerja. Kendati demikian, Melki mengaku mendukung rekomendasi tersebut.
"Menurut saya ini bagus-bagus saja catatan KPK dan lain-lain. Jangan dibahas luar biasa juga. Karena Pak Firli ini kan lebih ke aspek pencegahan lebih didahulukan," ujar Melki dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).
"Saya berharap agar di luar program kartu prakerja, KPK juga memberi perhatian untuk semua program Covid-19," imbuhnya.
Melki menyarankan, KPK dan lembaga terkait juga mengawasi pelaksanaan program pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 seperti bantuan sosial hingga pajak. Melki mendukung KPK era pimpinan Firli Bahuri yang mengedepankan pencegahan dibanding penindakan.
"Kita betul-betul budayakan upaya pencegahan seperti semangat pak Firli yang ingin ada pencegahan daripada menangkap orang lebih baik kita cegah," ucapnya.
Melki mengakui program kartu prakerja memang perlu perbaikan. Perlu ada perbaikan di aturan hingga pembenahan pelaksanaannya.
"Rp905 triliun dana covid tersebar di berbagai klaster bantuan termasuk kartu prakerja. Kartu prakerja ini sudah bagus kita awasi begini. Perbaikan kita harapkan dengan komite terkait," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo
Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaPenerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaResmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
Baca Selengkapnya