Politikus Demokrat bantah mainkan dana bencana alam
Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Gondo Radityo Gambiro membantah telah memainkan dana bantuan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2012 untuk Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Badan Kehormatan (BK) DPR berencana memanggil Gondo untuk meminta keterangan.
"Gila tuh, enggak ada tuh. Saya tak tahu (Mantan pejabat BPBD Cianjur Muhammad Sukarya), gila ini," kata Gondo saat dihubungi, Selasa malam (12/2).
Gondo mengaku tak paham masalahnya. Dia bakal cek dahulu kebenaran tudingan yang menyebutkan dirinya memainkan 'uang panas' 3,5 miliar, untuk memuluskan proses pencairan dana bantuan bencana. Gondo juga menyerahkan sepenuhnya mekanisme penanganannya kepada Badan Kehormatan (BK) DPR
"Saya tak nyambung tentang itu, saya tak paham. Biarkan saja, kalau memang masalah di BK itu. Kalau ada masalah biarkan diproses saja," ungkapnya.
Namun, memang kemarin Gondo mengaku kalau seorang staf tenaga ahlinya bernama Herdian Aryanto dipanggil BK. Tetapi, dirinya tidak tahu maksud atau tujuan pemanggilan itu.
"TA saya memang dipanggil tadi, tapi terus terang saya tak mengerti masalahnya. Saya tak tahu masalahnya apa, cuma memang dia kasih tahu ke saya dia ada panggilan BK," kata Gondo.
Tidak hanya itu, Gondo yang diberitahu Herdian, juga mengatakan kalau namanya juga masuk di surat laporan BK tersebut.
"Begini, saya juga dilaporkan TA bahwa ada undangan dari BK. Katanya ini ada yang laporkan dia ke BK. Saya tanya siapa? Dia bilang dilaporin TA lain, saya bilang hadapi saja," tutur Gondo.
Anggota BK Ali Machsan Moesa mengatakan, laporan tersebut dikirim mantan pejabat di badan bencana alam Kabupaten Cianjur, Muhammad Sukarya.
"Ini diduga ada yang jadi makelar dana bencana alam di Cianjur. Uang sudah diberikan, tapi akhirnya dana tak turun," kata Ali Machsan saat dihubungi, Selasa (12/2).
Sebelumnya, anggota BK DPR Ali Machsan Moesa mengatakan BK telah memanggil Herdian.
Berdasarkan keterangan Sukarya, pihaknya memberikan 'uang panas' kepada anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Supomi melalui staf tenaga ahlinya bernama Haris Hartoyo. Jumlahnya Rp 1,5 miliar.
Uang yang diberikan, berkaitan dengan pengurusan dana bencana di kabupaten tersebut. Namun bukannya 'mulus', di tengah jalan Pemkab Cianjur justru diminta menambah Rp 2 miliar lagi untuk dana verifikasi proposal dana bencana.
"Harapannya kalau cair, pasti agar dapat dana bencana puluhan miliaran rupiah," kata dia.
Namun, karena pembahasan bencana bukan di Komisi XI, tapi di Komisi VIII DPR, akhirnya 'uang panas' itu dialihkan ke Gondo.
"Katanya uang diberikan ke Supomo, Tanya yang terima uang. Tapi karena dia Komisi XI, tak mungkin proposal diurus dia. Katanya lewat Pak Gondo, lewat TA-nya, Pak Herdian. Makanya ini kita periksa," ungkap Ali Machsan.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDemokrat Diminta Prabowo Siapkan Kader untuk Menteri, Airlangga: Kader Golkar Bisa Ditempatkan di Mana Saja
Kendati demikian, Airlangga mengaku belum mendapat perintah dari Prabowo menyiapkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaGanjar di Sidang MK: Demokrasi Bisa Dinodai Mereka yang Hanya Peduli Kekuasaan
Ganjar Pranowo menyatakan, pemimpin harus mendahulukan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi penguasa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaBegini Detik-Detik Budi Djiwandono Keponakan Prabowo jadi Mualaf, Disaksikan Langsung Sang Capres
Politikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca SelengkapnyaGerindra soal Kabar Maruarar Sirait Gabung TKN Prabowo-Gibran: Sah-Sah Saja
Dasco mengatakan, dalam panggung politik mengalihkan dukungan merupakan hal biasa.
Baca SelengkapnyaDeretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024
Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca Selengkapnya