Merdeka.com - Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil menggagalkan transaksi jual beli uang palsu dilakukan oleh dua tersangka berinisial ARD dan AMS. Duit palsu bakal diperjualbelikan diperkirakan sebesar Rp 1,5 miliar.

Menurut Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Ananta Wijaya di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kedua tersangka diringkus pada Sabtu, (26/1) pukul 13.00 WIB.

"Penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat yang memberitahukan akan adanya transaksi uang palsu di wilayah Tanjung Priok," ujar Ananta kepada awak media, Senin (2/3).

Ananta menjelaskan, berdasarkan laporan itu, akhirnya Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengintai pergerakan tersangka di wilayah Kelapa Gading. Saat itu mereka mengamati gerak-gerik ARD dan langsung menangkapnya. Selanjutnya anggota Reskrim melakukan penggeledahan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan mendapatkan uang palsu di tas selempang ARD.

Sementara itu, Ketua Tim Penanggulangan Uang Palsu Bank Indonesia, Aswani Kosotali, mengatakan uang palsu disita polisi yakni pecahan uang Rp 100 ribu sebanyak 1500 lembar. Menurut dia, duit palsu itu dapat dengan mudah dikenali dengan metode 3D (dilihat, diraba, dan diterawang). Saat diperiksa, cetakan fulus itu masih jauh dari uang asli.

"Pertama dilihat warnanya, berbeda dengan yang asli tidak cerah. Benang pengaman, kalau dilihat dari berbagai sisi (uang asli) akan berubah warna tapi ini (uang palsu) tidak. Angka nominal tidak terasa kasar. Kode untuk tuna netra tidak kasar. Tulisan BI juga tidak kasar. Simbol Garuda pun tidak terasa kasar," kata Aswani.

Aswani juga menjelaskan, tersangka mengaku telah mengedarkan uang palsu di Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Riau. Dan akibat ulahnya, kedua tersangka dijerat pasal 245 KUHPidana atau pasal 36 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang pengedaran uang palsu. Mereka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal senilai Rp. 50 miliar.