Merdeka.com - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri, kembali melakukan pemeriksaan terhadap Jasriadi, ketua Saracen yang saat ini menjadi tersangka ujaran kebencian. Kali ini Jasriadi diperiksa atas dugaan terkait peretasan akun media sosial atau illegal access.

"Iya (diperiksa kasus) illegal akses yang TKP (tempat kejadian perkara) Depok. (Pemeriksaan) sedang berlangsung," kata Kepala Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Irwan Anwar, Jakarta, Selasa (28/11).

Lebih lanjut, dirinya menuturkan polisi sudah mengetahui cara Jasriadi melakukan pembobolan terhadap akun media sosial orang lain yang akan digunakan untuk kepentingan tertentu.

"Sudah (cara Jasriadi membobol akun Afrida). Nanti kami evaluasi, apakah perlu dan dibutuhkan BAP Konfrontasi. Tetapi kemungkinan tidak," tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum Jasriadi, Henry Kurniawan mengatakan, jika kliennya itu telah dilaporkan oleh warga Depok, Jawa Barat, atas nama Afrida Verawati, pada Januari 2017. Jasriadi dituding telah meretas akun media sosial milik Afrida untuk mengunggah konten yang tidak diinginkannya.

Dilaporkannya Jasriadi oleh Afrida karena dituduh telah membobol akun media sosial miliknya. Henry menambahkan bahwa saat itu kliennya hanya membantu seorang temannya yang ingin mengaktifkan akun Afrida yang sudah tidak aktif.

"Akun (Afrida) itu didapat dari kawannya, jadi akun Afrida itu akun yang sudah mati tidak aktif lagi, jadi ini minta tolong dihidupkan kembali, itu aja saat ini," ujar Henry di di gedung Siber Bareskrim Polri, Cideng, Jakarta Pusat.

Selain itu, Henry ternyata mempermasalahkan Pasal yang telah disangkakan terhadap Jasriadi. Menurutnya, kliennya itu tak ada kaitannya dengan Pasal penyebaran ujaran kebencian seperti yang diberitakan di berbagai media. Karena Jasriadi, lanjut Henry, hanya melakukan illegal access.

Henry pun menjelaskan, jika kliennya itu melakukan peretasan terhadap berbagai akun media sosial karena kemampuan IT yang dimilikinya. Peretasan itu dilakukan dengan menggunakan foto dan identitas yang diperolehnya secara acak dari identitas berupa sertifikat ijazah maupun KTP.

"Nah nama itu, dari nama itulah yang dibilang ilegal access menjebol id orang lain, KTP orang lain dipakai untuknya," jelasnya.

Dirinya membantah, jika kliennya itu dituduhkan telah melakukan penyebaran ujaran kebencian berbau SARA. "Kita tanyakan pasalnya kan pasal 46, bukan ujaran kebencian, kan ilegal access, selama ini kan di media kan ujaran kebencian, Nah sekarang pasal 46 illegal access bukan ujaran kebencian. Ini yang dapat kami katakan," tandasnya.

Untuk diketahui, Pasal 46 UU ITE yang dimaksud secara garis besar mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggar UU ITE ayat 30. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Adapun ancaman hukumannya, menurut pasal 46 enam hingga delapan tahun penjara atau denda Rp 600 juta hingga Rp 800 juta.

Awalnya, Jasriadi ditangkap atas kasus ujaran kebencian. Setelah dilakukan pengembangan, penyidik melayangkan pasal berlapis kepada Jasriadi, yakni Pasal 30 tentang akses ilegal, Pasal 32 gangguan informasi dan Pasal 35 pemalsuan dokumen UU ITE nomor 11 tahun 2008. Pasal 46 sendiri menjelaskan hukuman untuk pelanggaran pasal 30.