Polisi minta Pemda robohkan pos-pos ormas

Merdeka.com - Salah satu pemicu terjadinya bentrokan antar ormas karena adanya gangguan terhadap gardu, pos atau bendera yang berada di teritorial tertentu. Padahal belum tentu pembangunan pos-pos tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah yang ada.

Untuk mengantisipasi adanya gesekan yang terjadi, perlu tindakan dari Pemerintah Daerah setempat untuk meninjau kembali keberadaan pos-pos tersebut mengenai keabsahan pembangunannya.

"Diminta kepada Pemda agar meninjau kembali keberadaan pos-pos tersebut sebagai antisipasi timbulnya pergesekan antar ormas," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto kepada sejumlah wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (2/7).

Dikatakan Rikwanto, polisi melihat sebuah peristiwa berdasarkan kasuistis, memang ada beberapa kejadian pergesekan antar ormas terjadi dikarenakan pos atau gardu atau bendera yang merupakan simbol tanda wilayah atau 'harga diri' mereka diganggu.

Sementara itu, jika pembangunan gardu dan pos tersebut menyalahi aturan Peraturan Daerah, maka bisa disosialisasikan untuk dirobohkan Pemda setempat atau anggota Ormas tersebut yang akan membongkarnya.

"Kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bisa dirobohkan namun harus ada pemberitahuan terlebih dahulu agar bisa dibongkar sendiri atau oleh dilakukan oleh Pemda," papar Rikwanto.

Menurut Rikwanto, untuk jumlah ormas yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta pihak Kemendagri lah yang mempunyai datanya. Namun, lanjut Rikwanto, tidak bisa dipungkiri bahwa masih adanya beberapa ormas yang tidak terdaftar tetapi tetap eksis di lapangan.

"Ada beberapa ormas yang mendeclaire sendiri keberadaan mereka, dan karena mempunyai massa tersendiri dan lalu aktif dalam organisasinya maka mereka tetap eksis di lapangan," katanya.

Untuk menghindari bentrokan, Rikwanto juga meminta agar ada kejujuran di tubuh masing-masing ormas sampai ke level paling bawah mengenai niat dibentuknya ormas.

"Masing-masing pihak harus jujur, apa yang disampaikan pengurus ormas, visi misi, niat awal dibentuknya Ormas harus sampai hingga level bawah, jadi jangan sampai pertemuan yang kemarin baru diadakan di Polda hanya sebatas seremonial belaka," tandasnya. (mdk/did)