Merdeka.com - Subdit V Tipikor Ditreskrimsus tengah mengusut perkara korupsi berkaitan dengan pengadaan pakaian seragam anak sekolah di Dinas Pendidikan Depok senilai hampir Rp 15,8 miliar.

"Baju sekolah yang disediakan oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi, pekerjaan sudah dikatakan selesai 100 persen tetapi belum selesai," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Mohammad Iqbal, di Polda Metro Jaya, Rabu (5/8).

Menurut Iqbal, pemenang tender sebelumnya diduga sudah diarahkan untuk memenangkan tender proyek tersebut. Akibat hal tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.

Namun, pihaknya masih menunggu audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terkait kasus tersebut. Saat ini, tambah Iqbal, kepolisian telah melakukan pemeriksaan oleh beberapa orang dan instansi terkait.

"Kita telah lakukan pemeriksaan kepala sekolah 40 orang, panitia ULP 2 orang, penyedia jasa 1 orang, distributor 4 orang, PPK 1 orang, PPTK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) dan PPHP 1 orang," ujarnya.

"Hari juga kita lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yaitu PPHP, pemenang lelang dan Distributor," tambahnya.

Atas kasus tersebut, kepolisian sudah mengamankan beberapa barang bukti dan akan menjurus kepada tersangka.

"Barang buktinya dokumen lelang, dokumen penerimaan barang, sampel pakaian dan sepatu serta bukti pembayaran. Rencana tindak lanjut yakni pemeriksaan ahli LKPP dan gelar penentuan tersangka," pungkasnya.

Sebelumnya pada Sabtu (27/6) diberitakan, bantuan seragam dan sepatu bagi siswa sekolah dasar (SD) di Depok, Jawa Barat, yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Depok terindikasi korupsi. Pengadaan bantuan seragam dan sepatu itu ditaksir mencapai Rp 15,8 miliar yang kini sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya.

Pengadaan bantuan ini diajukan pada tahun 2013 dan dimasukkan dalam pembahasan APBD 2014. Proses penyalurannya pun molor cukup lama.