Merdeka.com - Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur tengah membidik kasus dugaan tindak korupsi pungutan pajak reklame tahun 2003-2007 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Menurut Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Edwan Syaiful, dugaan kasus korupsi ini dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kab Sidoarjo dan PT SPA.

Dia menambahkan, kerjasama keduanya bermula saat PT SPA memberikan biaya operasional sebesar 25 persen dari jumlah pajak reklame setiap bulan serta biaya operasional tambahan sebesar 10 persen. Dengan catatan, apabila hasil pendapatan proyek pemasangan reklame melebihi target. "Dengan pola kerja sama seperti ini, negara mengalami kerugian yang cukup tinggi," kata Edwan saat ditemui di kantornya, Senin (25/3).

Sayang, Edwan belum berani memastikan berapa total kerugian negara akibat kerjasama terselubung tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP.

"Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, melanggar Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Saat ditanya, siapa-siapa saja yang rencananya akan diperiksa terkait dugaan kasus korupsi ini, dia memilih bungkam. "Untuk sementara kita belum menyebut satu-per satu nama-nama siapa saja yang akan kita tetapkan sebagai tersangka, karena kita juga masih menunggu gelar perkara yang akan melibatkan satuan kerja terkait," elak Edwan.

Ditemui terpisah, Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Jawa Timur, AKBP Suhartoyo membenarkan pihak Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur tengah menyelidiki kasus korupsi dengan nomor laporan: LPA/189/XI/2012/Jatim tertanggal 27 Nopember 2012 lalu.

"Tapi, sampai saat ini, kita masih menunggu hasil audit BPKP dan gelar perkara. Karena hasil audit dan gelar perkara itulah, yang akan kita gunakan sebagai alat atau untuk menentukan dan menetapkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini," kata Suhartoyo.

Suhartoyo menambahkan pihaknya terus meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk menyeret para tersangka. "Seperti menunggu hasil audit, kemudian gelar perkara, memeriksa beberapa orang saksi dari pihak-pihak terkait, jadi memang butuh waktu lama untuk mengungkapnya," tandas dia.