Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polemik kolom agama di KTP, Menag minta masukan aktivis HAM

Polemik kolom agama di KTP, Menag minta masukan aktivis HAM Lukman Hakim Saifuddin. ©2014 merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Kementerian Agama tetap berpandangan bahwa kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus dipertahankan. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana warga negara yang menganut agama di luar kepercayaan yang diakui pemerintah.

"Tinggal bagaimana cara pengisiannya khususnya bagi para penganut agama di luar yang enam, kan itu masalahnya. Di luar yang enam ini bagaimana cara dia menuliskan pada kolom agama ini. Nah di sinilah yang masih beragam pandangan," kata Lukman di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Menurutnya, ada kalangan yang menghendaki kolom tersebut dikosongkan bagi penduduk yang menganut keyakinan di luar enam agama resmi di Indonesia. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa kolom agama tetap harus diisi.

"Tapi juga tidak sedikit yang berpandangan bahwa sebaiknya tetap diisi, apapun walau di luar yang enam, sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianutnya. Jadi tuliskan saja. Nah ini masih beragam," ungkap Lukman.

Oleh sebab itu, lanjut Lukman, kementerian agama masih terus membuka diri untuk menerima masukan serta pandangan-pandangan yang lebih bisa mewakili dan merepresentasikan dari mayoritas penduduk Indonesia.

"Mana manfaat/mudorot, mana sisi-sisi positif dan negatif dari pilihan-pilihan itu. Kita masih menunggu masukan dari para tokoh agama, para tokoh ormas keagamaan, dan banyak kalangan pemerhati hak azasi manusia dan lain sebagainya," imbuh Lukman.

Menurutnya, target kementerian agama, rancangan undang-undang tentang perlindungan umat beragama yang antara lain juga mengatur tentang kolom agama di KTP, akhir April 2015 mencapai final untuk kemudian bisa disosialisasikan ke masyarakat.

"Sampai dengan April nanti kita akan terus menyerap masukan dari masyarakat mana yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada karena masing-masing pilihan tentu ada konsekuensinya," tutup Lukman.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya

Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya

Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.

Baca Selengkapnya
AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
Menistakan Agama dan Hina Ulama, Pria Asal Gowa Ditangkap

Menistakan Agama dan Hina Ulama, Pria Asal Gowa Ditangkap

Z merupakan pimpinan kelompok yang menamakan Taklim Makrifat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi

Usai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi

Halim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kementerian Agama Umumkan Hasil Seleksi Calon Petugas Haji, 320 Peserta Lolos Tahap Selanjutnya

Kementerian Agama Umumkan Hasil Seleksi Calon Petugas Haji, 320 Peserta Lolos Tahap Selanjutnya

Sebanyak 320 peserta yang diumumkan lolos seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi.

Baca Selengkapnya
Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan

Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan

Visi dan misi partainya untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat

Baca Selengkapnya
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Timnas AMIN: Tamparan Keras Bagi Pemerintah

Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Timnas AMIN: Tamparan Keras Bagi Pemerintah

Netralitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya