Polemik Jenderal Moeldoko angkat konglomerat jadi penasihat TNI
Merdeka.com - Penunjukan Chief Eksekutif Officer (CEO) Mayapada Group, Sri Tahir, sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI menuai protes. Namun Panglima TNI Jenderal Moeldoko meyakinkan jika keberadaan Tahir bisa membantu kesejahteraan prajurit.
Moeldoko menegaskan, pengangkatan Tahir sebagai penasihat Panglima TNI tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya. Moeldoko pun mengaku siap jika dikritik atas langkahnya tersebut.
"Selaku Panglima TNI, saya mempunyai dua tugas pokok utama yang harus dijalani. Pertama, menyiapkan prajurit-prajurit TNI agar siap tempur, dan yang kedua memelihara serta mensejahterakan seluruh prajurit TNI," ujar Moeldoko, seusai memberikan kuliah terbuka di Kampus Universitas Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9).
Saat pihaknya berhasil mengumpulkan uang bantuan dari berbagai pihak sebesar Rp 125 miliar. Uang tersebut diumumkan secara terbuka kepada publik dan diberikan secara terbuka kepada seluruh panglima di daerah-daerah.
"Akan sangat tidak bermanfaat bila saya menjabat sebagai Panglima TNI tidak berbuat banyak untuk kesejahteraan para prajurit," pungkasnya.
Apa saja polemiknya? Berikut rangkuman merdeka.com soal Moeldoko dan konglomerat penasihat TNI, Sabtu (20/9):
Moeldoko pasang badan jika dikritik
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menunjuk Chief Eksekutif Officer (CEO) Mayapada Group, Sri Tahir, sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI. Moeldoko menyebut Tahir memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.Menurut dia, dalam kontribusinya, Tahir berencana melakukan pengadaan 1.000 rumah bagi prajurit, yang akan dibangun di sekitar ibukota Jakarta."Saat ini masih ada sekitar 250 ribu prajurit yang belum memiliki rumah tinggal. Hal ini menunjukkan separuh prajurit TNI yang ada harus dipikirkan kesejahteraannya di bidang perumahan," kata Moeldoko.Pengangkatan Tahir ini menimbulkan polemik. Banyak pihak tak setuju seorang konglomerat bisa menjadi penasihat TNI.Menanggapi itu, Jenderal Moeldoko mengaku siapa menghadapi resiko apapun atas Tahir sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI. Termasuk jika harus kehilangan jabatan yang diembannya saat ini.Menurut Moeldoko, dalam konteks menjaga dan memelihara kesejahteraan, dia dihadapkan dengan berbagai keterbatasan. Sehingga perlu sebuah mitra untuk ikut bersama-sama memikirkan kesejahteraan prajurit."Kalau pengangkatan itu untuk kepentingan pribadi saya, silakan dipermasalahkan," katanya.
Moeldoko berdalih buat kesejahteraan prajurit
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menunjuk Chief Eksekutif Officer (CEO) Mayapada Group, Sri Tahir, sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI. Pengangkatan itu menimbulkan polemik, seorang konglomerat diangkat jadi penasihat.Moeldoko beralasan anggaran yang disiapkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan TNI sangat terbatas. Dia butuh mitra untuk membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit."Anggaran dari pemerintah terbatas, untuk itu saya mengangkat seseorang. Pengangkatan ini saya lakukan secara terbuka dan transparan agar semuanya tahu. Kalau nanti kita dapat bantuan, itu bukan untuk Panglima TNI. Kalau pengangkatan itu untuk kepentingan pribadi saya, silakan dipermasalahkan," kata Moeldoko di Solo, Jumat (19/9).Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, pengangkatan tersebut menjadi tidak etis bila untuk kepentingan pribadinya. Menurut Moeldoko pengangkatan penasihat dari kalangan konglomerat ini pernah dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai kelanjutan program yang telah canangkan oleh Pramono Edhie.
Keputusan Moeldoko dinilai aneh
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menunjuk Chief Eksekutif Officer (CEO) Mayapada Group, Dato Sri Tahir, sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI. Hal ini menimbulkan polemik.Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menilai, penunjukan konglomerat tersebut sebagai Penasihat Panglima TNI Bidang Kesejahteraan Prajurit merupakan hal yang wajar dan dapat dilakukan apabila panglima TNI memang membutuhkan bantuan penasihat yang tidak dapat ditemukan dari internal TNI."Bukan sesuatu hal yang baru apalagi aneh," kata Tantowi, Jumat (19/9).Tantowi menilai, pengangkatan sosok penasihat dari luar sudah pernah dilakukan beberapa petinggi, salah satunya adalah Luhut Panjaitan yang mengangkat Peter Gonta sebagai penasihat saat masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Selain itu Feisal Tanjung juga pernah angkat Adnan Ganto jadi penasihat.
Moeldoko diingatkan tak ada makan siang gratis
Tantowi mengatakan, pengangkatan seseorang dari luar harus didasari oleh kebutuhan dan dilandasi oleh kompetensi sosok penasihat tersebut. Di sisi lain, Tantowi mengingatkan agar posisi penasihat tidak membuka peluang memberikan bantuan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan TNI.Untuk kegiatan TNI/Polri, dana yang digunakan tetap harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Selain itu juga, di dalam bisnis tidak ada makan siang yang gratis kan. Akan menyulitkan panglima nanti kalau sampai membiayai kegiatan," ucap Tantowi.
Dato Sri jangan terlibat saat ambil kebijakan
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya berharap pengangkatan Chief Executive Officer (CEO) Mayapada Group, Dato Sri Tahir, sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko tidak mempengaruhi pengambilan kebijakan. Pengangkatan penasihat dari swasta diperbolehkan."Penasihat dari kalangan profesional boleh-boleh saja dengan syarat tidak terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan," kata Tantowi saat dihubungi, Jumat (19/9).Selain tidak mempengaruhi pengambilan kebijakan, pengangkatan konglomerat tersebut juga diharapkan tidak melibatkan pengucuran dana apapun dari pihak Dato Sri Tahir untuk keperluan kegiatan TNI. "Dan tidak mengucurkan dana. Seluruh pembiayaan aktivitas dan program TNI ditanggung APBN," imbuh Tantowi.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Pemilu Berjalan Aman Meski Ada Dinamika & Riak-riak Kecil
"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaMoeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaKolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya
Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko soal Satpol PP Garut Dukung Gibran: Tak Langgar Etik, Mereka Bukan ASN
Moeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaAda Jenderal Paling Senior & Dituakan di TNI Saksikan Peresmian Gedung Akmil, Sosoknya Bukan Orang Sembarangan
Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Graha Utama Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1).
Baca SelengkapnyaKasus Prajurit TNI Meninggal usai Tabrak Lari, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri usai Buron
Diduga tak bisa mengendalikan kemudi, truk itu menambrak korban hingga membuatnya meninggal di tempat.
Baca SelengkapnyaTKN: Rakyat Rugi Kalau Pak Prabowo Mundur, Karena Kinerjanya Cemerlang di Kemenhan
TKN menilai sulit mencari sosok yang sepadan untuk menggantikan Prabowo menjadi Menhan
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Kritik Penghargaan Jenderal Bintang 4 Prabowo: Sulit Dibantah Dukungan Jokowi di Pilpres 2024
Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud Jaleswari Pramodhawardani menyoroti penghargaan pangkat Jenderal 4 untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPrabowo Terima Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan TNI Hari Ini
Kenaikan pangkat istimewa Prabowo diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapim TNI.
Baca Selengkapnya