Merdeka.com - Polda Sumatera Barat menolak menerima laporan korban penembakan Wakapolres Bukittinggi, Kompol Arif Budiman. Petugas Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) meminta korban melaporkan kasus tersebut ke Polres setempat sesuai lokasi kejadian.

"Petugas SPKT tidak bersedia menerima laporan pengaduan Widia Wati istri Brigadir Elmi Waldi korban dugaan penembakan oleh Wakapolres Bukittinggi," kata penasehat hukum keluarga korban, Mendrova di Padang, Jumat (7/6), seperti dilansir Antara.

Brigadir Elmi Waldi yang berdinas sebagai staf bagian umum Polres Bukittinggi ini ditembak saat meminta penjelasan mengenai gajinya. Mendrova menduga, penolakan itu merupakan akal-akalan dari kepolisian untuk menolak pengaduang yang dilakukan kliennya.

"Pihak kepolisian sepertinya sengaja mencari-cari alasan untuk menolak pengaduan masyarakat," ujar dia.

Mendorva menyesalkan tindakan aparat karena tidak bekerja sesuai semboyan yang dilakukan kepada masyarakat, yakni menerima, mencatat, dan menulis laporan dari masyarakat.

"Posisi kepolisian sama dengan Komnas HAM, yaitu siap menerima laporan dari semua masyarakat serta bersifat netral dan independen," ujarnya menegaskan.

Terkait kejadian itu, dia berharap Kapolda Sumbar Brigjend Pol Noer Ali turun tangan menindak petugas piket di SPKT Polda. Sebab, hal itu merupakan preseden buruk bagi kepolisian.

"Jika ini dibiarkan, tentu akan jadi preseden buruk. Nantinya akan dicontoh oleh polsek maupun polres yang ada di jajaran Polda Sumbar," kata Mendrova.

Terkait penolakan itu, kuasa hukum korban berencana melaporkan kasus penembakan Wakapolres Bukittinggi ke Mabes Polri, Komnas Ham, dan Kompolnas. "Kami akan membuat laporan tertulis mengenai kasus dugaan penembakan yang dilakukan oleh Wakapolres Bukittinggi terhadap Brigadir Elmi Waldi," ujar dia.

Kasus penembakan itu tidak sesuai prosedur, karena sebelumnya tidak ada peringatan terlebih dulu, seperti penembakan ke arah atas.

"Berdasarkan pengakuan Widia Wati, istri Elmi Waldi, penembakan itu terjadi di hadapannya dan tidak ada tembakan peringatan ke atas. Atas bukti-bukti itu. Kami mengadukan kasus itu ke SPKT Polda Sumbar, karena prosedurnya seperti itu," kata Mendrova.

Dia menambahkan, gaji Brigadir Elmi Waldi yang menderita sakit tidak boleh ditahan. Tidak ada dasar hukum yang menyatakan gaji seseorang boleh ditahan.

"Terhadap hak itu, klien kami berhak menanyakan, kenapa gajinya ditahan, sempat tidak dibayar selama empat bulan," kata dia.