Polda Riau Bidik kepala daerah dan perusahaan perambah hutan
Merdeka.com - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suhardi Alius mencurigai adanya kongkalikong antara Kepala Daerah dan instansi terkait di sejumlah kabupaten di Riau dalam menerbitkan izin tanpa prosedur dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menyebabkan perambahan hutan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan lokal dan asing berdampak negatif.
Untuk membantu Mabes Polri, maka Polda Riau yang sebelumnya juga telah mengantongi nama pejabat yang terindikasi keterlibatan dalam memberikan izin tanpa prosedur itu, akan segera memberikan hasil penyelidikan mereka ke masyarakat.
Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs Dolly Bambang Hermawan Minggu (23/11) mengatakan, sebelum Mabes Polri memerintahkan hal itu, pihaknya sudah memiliki beberapa nama pejabat dan pengusaha perkebunan yang kerap melakukan perambahan hingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan disertai asap yang menimbulkan banyak efek negatif.
"Dalam menerbitkan izin itu, kan ada prosedur, jadi ada beberapa yang tidak melalui prosedur yang ditentukan, itu tengah kita selidiki," ujar Dolly.
Dolly mencontohkan, seperti PT National Sago Prima (NSP) di kabupaten Kepulauan Meranti, 3 orang petingginya menjadi tersangka sebagai pelaku kejahatan lingkungan yang berdampak negatif sangat besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat.
"Tetap akan kita selidiki dinas terkait. Sementara masih 3 tersangka dari pihak perusahaan," terangnya.
Dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan ini, Dolly mengajak masyarakat dan instansi lain bekerja sama sebagai langkah pencegahan dan penindakan, baik berupa informasi maupun bukti dan data yang akurat.
"Polisi akan bisa lebih maksimal, tapi juga membutuhkan informasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan," kata Jenderal bintang satu ini.
Selain itu, Dolly mengeluhkan banyaknya versi terkait mapping hutan dan perkebunan yang menjadi acuan, sehingga timbulnya berbagai masalah dan konflik lahan. "Ini sangat penting, pemetaan lahan harus satu, jangan ada tumpang tindih, sehingga menjadi peta 1 komando," pungkas Dolly.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca SelengkapnyaRiau Siaga Darurat Karhutla, Jenderal Bintang 2 Ini Perintahkan Anak Buah Gencar Patroli: Jangan Kasih Kendor
"Jangan kasih kendor bagi pelaku-pelaku kebakaran lahan baik perorangan maupun perusahaan," kata Kapolda Riau.
Baca SelengkapnyaRibuan Personel Polisi Dikerahkan Amankan Debat Ketiga Pilpres di Istora Senayan
Petugas akan ditempatkan di beberapa titik untuk mengamankan lokasi debat yang digelar di Gelanggang Bulutangkis
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaFOTO: Ribuan Bilik dan Kotak Suara Pemilu 2024 Mulai Didistribusikan ke Tingkat Kecamatan
Pemungutan suara Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaPetani Ditangkap Usai Bakar Satu Hektare Lahan Kebun Sawit di Riau
Polisi menyita barang bukti berupa tiga batang kayu bekas terbakar dan satu mancis.
Baca SelengkapnyaPolisi Bongkar Penyelundupan Satu Ton Sabu di Riau, Ribuan Tersangka Ditangkap
Kasus narkotika masih menjadi pekerjaan rumah Polda Riau.
Baca Selengkapnya