Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti pegawai negeri sipil baik pusat dan daerah dan pejabat negara untuk menolak segala bentuk gratifikasi di momen Lebaran. PNS maupun pejabat negara diminta menjaga integritas dan potensi benturan kepentingan pribadi saat momentum lebaran.

"KPK mengimbau kepada pegawai negeri, BUMN/BUMD di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya," kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati melalui pesan singkatnya, Rabu (20/4).

Jika karena kondisi tertentu mereka tidak dapat menolak gratifikasi tersebut, Ipi menjelaskan maka wajib segera melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Kemudian, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan hal itu kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahan kepada KPK.

"Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK," minta Ipi.

Bagaimana Cara Melapor ke KPK

Ipi menjelaskan, laporan informasi terkait hal itu bisa dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dengan mengakses tautan https://gratifikasi.kpk.go.id. Jika tidak, bisa menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.

KPK juga melarang para Aparatur Negara untuk melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis.Sebab dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com