Merdeka.com - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan gugatan yang diajukan pengurus Muktamar PPP VII Bandung 2011, Wakil Kamal terkait kepengurusan PPP pimpinan Romahumuziy dan Djan Faridz. Dengan putusan tersebut hakim mengembalikan PPP hasil Muktamar di Bandung.

"Menolak gugatan penggugat sebagian," kata Hakim Ketua Suwidya saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Menurut majelis hakim, kewenangan membatalkan pelaksanaan Muktamar partai bukan masuk kewenangan pengadilan negeri. Aturan itu pun sudah diatur dalam Undang-undang Parpol Tahun 2011.

"Pengadilan Negeri tidak mengesahkan atau membatalkan suatu Muktamar karena itu masalah internal partai," ucapnya.

Ahmad Wakil Kamal, yang ditemui sesaat seusai sidang mengaku sangat kecewa dengan keputusan hakim yang masih gantung. Dia menilai keputusan hakim kali ini akan menambah panjang sengketa kepengurusan DPP PPP.

"Konflik kedua kubu tidak akan selesai, saya khawatir dengan keadaan partai," kata Wakil.