Merdeka.com - Rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di DPP partai Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, membahas proposal pemerintah dalam menaikkan harga BBM yang disertai dengan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), atau bantuan langsung tunai (BLT) jilid 2.

"Banyak peserta Majelis Syuro menyayangkan pemerintah yang tidak memanfaatkan momentum situasi ekonomi yang positif di akhir tahun 2012 dan awal 2013 untuk menaikkan harga BBM. Saat ini, rakyat akan menghadapi masa liburan dan masuk sekolah yang diikuti puasa dan lebaran, pasti (kenaikan BBM) akan sangat memberatkan rakyat," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Minggu (12/5).

Sementara BLSM, ujar Mardani, dalam penilaian PKS sangat politis dan tidak memberikan solusi jangka panjang. "Tidak jelasnya kebijakan energi nasional dalam sembilan tahun ini, menyebabkan rakyat harus menanggung beban yang berat. Kenaikan harga BBM hanya akan memicu inflasi dan kenaikan harga yang tidak terkendali, saat itu terjadi, BLSM cuma jadi program pencitraan penguasa kepada rakyatnya," ujar Mardani.

Sementara itu peserta Majelis Syuro PKS juga menyoroti kekerasan yang kerap terjadi, sebagai kelemahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah dengan aparat keamanannya.

"Perlu dialog yang konstruktif dari pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat, untuk mengikat lagi tali silaturahim sosial yang tercerai berai belakangan ini," ujar Mardani.

Selain bahas rencana kenaikan harga BBM, rapat Dewan Syuro PKS juga membahas penyitaan sejumlah mobil di halaman parkir gedung DPP PKS, yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang mantan presiden partai Luthfi Hasan Ishaaq. PKS mempermasalahkan proses penyitaan karena dinilai KPK tidak profesional.