Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta berencana akan mensosialisasikan fatwa haram MUI terkait melakukan kegiatan keagamaan di jalan umum. Alasannya, sering kali acara itu mengganggu aktivitas pengguna jalan.

Namun hal itu dikritisi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. Menurutnya, tablig akbar yang sering kali dilakukan di jalan umum itu adalah persoalan koordinasi dengan pihak keamanan, bukan haram atau tidaknya kegiatan tersebut.

"Ya saya kira ibadah adalah hak asasi warga, dilindungi konstitusi. Masalahnya tinggal teknis koordinasi jamaah dengan pihak keamanan agar tidak mengganggu lalu lintas," kata Triwisaksana saat menghadiri apel siaga PKS DKI Jakarta jelang pemilu 2014, di Lapangan Parkir TMP Kalibata, Jakarta, Minggu (13/1).

Politikus yang akrab disapa Bang Sani itu menambahkan tidak tepat apabila Pemprov DKI ikut mensosialisasikan atau mendukung fatwa haram MUI. Sebab, kata dia, persoalan ini hanyalah masalah koordinasi antara penyelenggara tablig akbar dengan aparat kepolisian.

"Saya kira bukan masalah haram, kalau koordinasi bagus tidak bikin macet tidak ada masalah," katanya.

Artinya jika tablig akbar membuat kemacetan haram? "Tidak begitu, hanya persoalan koordinasi saja," tandasnya.

Sebelumnya, MUI DKI Jakarta telah mengharamkan pelaksanaan tablig akbar yang dilaksanakan di tempat umum. Apalagi, dalam pelaksanaannya itu mengganggu ketertiban umum seperti menutup jalan raya.

Hal ini pun didukung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta akan mensosialisasikan fatwa haram melakukan kegiatan keagamaan di tempat umum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI. Salah satunya lewat billboard.

"Soal fatwa haram perlu disosialisasikan melalui teleteks, billboard LED. Nanti dikontrol di sini pakai TV kabel," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (10/1).