PKS Ngaku Sudah Usulkan Karantina untuk Mencegah Penularan Covid-19
Merdeka.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mengatakan pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan karantina. Ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Pengendalian penularan yang saat ini dilakukan belum berjalan efektif sehingga belum bisa menekan angka penambahan pasien Covid-19," kata dia, ketika dihubungi, Kamis (26/3).
Anggota Komisi IX ini menyampaikan, usulan agar pemerintah menjalankan UU 6/2018 tersebut, kata dia, sudah disampaikan dalam rapat Komisi IX dengan pemerintah. Meskipun demikian, dia tidak menyampaikan apa tanggapan pemerintah terhadap usulan tersebut.
"Saat rapat online dengan Kemenkes dan Gugas, kami sudah sampaikan wacana Karantina sesuai UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujar dia.
Menurut dia, koordinasi dengan semua elemen masyarakat amat penting dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Pemerintah bisa melibatkan semua komponen bangsa termasuk sektor usaha, lembaga zakat, tokoh masyarakat, parpol dan semua sektor lainnya untuk memotong mata rantai penularan C19," ungkapnya.
Kerja sama dengan semua pihak ini akan sangat membantu pemerintah jika nantinya memutuskan untuk melakukan karantina. Sebab akan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.
"Jadi, Kalau pun harus Karantina, akan mendapat dukungan dari semua masyarakat.Asas Gotong Royong untuk saling bantu bagi masyarakat di sektor informal bisa dilakukan bersama dengan semua komponen bangsa tadi," kata dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia membagikan kisahnya berjuang dengan kondisi sakit. Untungnya keluarganya tetap setia mendampingi.
Baca SelengkapnyaPemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaSKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Seorang lagi anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia, Sabtu (17/2).
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAtikoh berasal dari keluarga yang tumbuh di lingkungan pesantren sederhana.
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca Selengkapnya