PKS kasihan PDIP rela kurangi jatah menteri demi parpol lain
Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid merasa kasihan dengan sikap PDIP yang rela mengurangi jatah menteri agar dapat teman baru di koalisi. Hal ini dilakukan demi bisa mengusung paket pimpinan DPR.
"Saya menjadi kasihan kenapa harus sampai sedemikian rupa. Demokrasi yang baik itu ada check and balancesnya. Kontrol yang kuat itu baik bagi demokrasi. PDIP di luar pemerintahan itu baik-baik saja," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10).
Hidayat menilai, harusnya kursi menteri diberikan kepada partai yang sudah mendukung dari awal. Bukan beri kursi untuk yang baru bergabung belakangan.
"Kursi itu diberikan saja kepada partai yang sudah berdarah-darah banting keringat. Untuk mereka saja belum cukup," kata dia.
Kendati koalisinya dirayu dengan kursi menteri, Hidayat masih yakin Koalisi Merah Putih tetap solid. Karena, dia menilai, kerja sama yang dibangun berdasarkan satu visi dan misi.
"Sejauh ini kami membasiskan kerjasama kami bukan sekadar menang kalah, kami ingin bagian kontrol pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus berkomunikasi intens dengan parpol lain demi bisa mengusung paket pimpinan DPR. Bahkan PDIP rela kehilangan jatah kursi kabinet untuk bisa mendapatkan satu parpol lagi.
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah intens komunikasi dengan Partai Demokrat. Dia juga sudah menyiapkan opsi paket pimpinan DPR bersama Demokrat.
"Kami juga sudah menyiapkan opsi itu, jika bersama-sama dalam pemilihan DPR," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10).
Tjahjo menilai wajar ada transaksi politik yang terjadi dalam hal mendapatkan dukungan dari parpol lain termasuk Demokrat. Transaksi tersebut, kata Tjahjo, yang terpenting tidak mengganggu komitmen politik yang telah dibangun.
Untuk mengamankan paket pimpinan, dia rela berbagi kursi dengan Demokrat jika memang mau bergabung dan mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan PDIP, PKB, Hanura dan NasDem.
"Seandainya ada tawaran itu wajar, itu bargaining politik, selama tidak mengganggu politik yang kita bangun. Kita sudah meyakinkan partai lain, kita bahkan siap mengurangi jatah kita," pungkasnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman
Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca SelengkapnyaJawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara
Desakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Pencentus Pungli Rutan KPK Hengki Jadi Tersangka
Nantinya tidak semua pelaku pungli yang terlibat akan dijadikan tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaDalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja
Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaUsai Jadi Tersangka, SYL Kontak Firli: Mohon Izin Jenderal, Mohon Petunjuk dan Bantuan
Menurut Haris, Firli Bahuri sempat membalas pesan tersebut, hanya saja langsung dihapus.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya