Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sinis vonis 16 tahun penjara yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dalam kasus suap impor daging sapi. Hakim dinilai telah mengabaikan fakta persidangan yang meringankan Luthfi dari segala tuntutan.

Ketua DPP PKS Nasir Djamil menyayangkan putusan hakim yang memvonis Lutfi dengan 16 tahun penjara. Dia bahkan tak menyangka mantan orang nomor satu di partai dakwah ini divonis hingga selama itu.

"Itu diluar perkiraan ya, sebenarnya kan dari dua hakim ada dissenting opinion tentang TPPU. Nah itu, sudah sangat meringankan, karena TPPU bagian juga dari dakwaan-dakwaan tadi," ujar Nasir saat dihubungi, Senin (9/12).

Menurut dia, hakim sudah bertindak seperti algojo. Selain itu, dia menilai hakim tidak bijaksana karena mengabaikan fakta hukum.

"Itu karena menurut saya, hakim sudah betindak seperti algojo. Harusnya hakim wise (bijak). Tadi juga majelis hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan yang diajukan oleh penasihat hukum. Sangat disayangkan putusan hakim," tutur dia.

"Seluruh argumentasi hukum yang disampaikan oleh penasihat hukum dan saksi-saksi yang meringankan itu diabaikan peranannya oleh majelis hakim," cetusnya.

Kendati begitu, Nasir menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Kalau menurut saya tentu dia bisa banding. Kalau kemudian saksi-saksi meringankan diabaikan dia bisa meminta keadilan ke atas (banding). Karena apa yang dihadirkan, saksi meringankan diabaikan oleh hakim," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis kepada Luthfi Hasan Ishaaq 16 tahun penjara. Menurut majelis hakim, mantan Anggota Komisi I DPR fraksi PKS itu terbukti bersalah menerima suap dari PT Indoguna Utama sebesar Rp 1,3 miliar dan melakukan pencucian uang.

"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq selama 16 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Gusrizal Lubis, saat membacakan amar putusan Luthfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/12).

Hakim Gusrizal menambahkan, Luthfi juga dituntut pidana denda sebesar Rp 1 miliar. Jika tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama satu tahun.