Merdeka.com - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menekankan apapun kebijakan pemerintah soal virus corona tidak boleh hanya sebatas imbauan tanpa adanya ketegasan dalam menerapkan. Hal ini dia sampaikan usai bertemu dengan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ia menyebut sejak awal PKS menyarankan agar dilakukan lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas dengan luar negeri. Tetapi yang dipilih oleh Pemerintah saat ini adalah imbauan soal 'jaga jarak' (social distancing).

Ia menyebut baik lockdown parsial maupun imbauan 'jaga jarak' (social distancing) tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Sehingga permasalahannya bukan soal ketidakcocokan budaya tetapi soal kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat.

"Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplinkan warga dan warga patuh pada pemerintah," kata Sohibul usai pertemuan dengan PB IDI di Jakarta, Kamis (26/3).

Sohibul Iman menegaskan pilihan pemerintah saat ini yakni jaga jarak (social distancing) akan tidak berdampak kala tidak ada penegakan aturan. Karena itu, aspek penegakan hukum memainkan peran penting.

"Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tetapi enggak ada enforcement, sama aja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcement-nya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung," urainya.

Senada, Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan Pemerintah harus melakukan penguatan dan pengawalan dari kebijakan yang diambil. "Apa itu penguatan? kami meminta pemerintah tidak hanya mengimbau tetapi melakukan pengawalan dan pengawasan," ujarnya.

"Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan, satu social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi, dua karantina rumah itu betul betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," terang Daeng.

Daeng khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, peningkatan kasus akan terus berlimpah. Ia khawatir jika kasus terus naik tenaga kesehatan akan kewalahan dan terjadi seperti di luar negeri.

"Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah," ungkap Daeng.

Sementara dihubungi terpisah, Anggota Komisi Kurniasih Mufidayati mengatakan opsi karantina yang merupakan bagian dari pelaksanaan UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, sudah disampaikan Komisi IX kepada pemerintah. Namun, hal tersebut belum menjadi wacana di pihak pemerintah.

"Karantina belum menjadi wacana karena banyak hal yang harus disiapkan dan diperhitungkan oleh pemerintah dampaknya," ujar dia.

Salah satunya, karena masyarakat dinilai belum siap jika seandainya karantina dilaksanakan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.