PKS curiga vonis Luthfi bertepatan dengan Hari Antikorupsi
Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sore ini akan membacakan vonis terhadap terdakwa kasus dugaan suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq . Luthfi adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua DPP Partai PKS Hidayat Nur Wahid menilai, pembacaan vonis terhadap Luthfi lebih cepat dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lainnya.
"Ini hal yang wajar diperhatikan, karena pemberian vonis ini diukur dari pembelaan tim hukum, dan tuntutan jaksa relatif sangat cepat dibandingkan vonis yang dijatuhkan terdakwa-terdakwa lain," ujar Hidayat saat dihubungi, Jakarta, Senin (9/12). Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Luthfi sebelumnya divonis 18 tahun penjara.
Dengan cepatnya vonis yang dijatuhkan kepada Luthfi, PKS terkesan berang. "Apakah karena ini untuk menghadirkan tanggal 9 (Desember) Hari Antikorupsi Sedunia," ketusnya.
Kemudian, Hidayat juga menyayangkan adanya pembelaan tim hukum LHI yang dirasakan tidak dianggap oleh majelis hakim.
"Pembelaan tim hukum yang diajukan tidak menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Ini sesuatu yang layak dikritisi, buat apa ada pembelaan kalau majelis hakim pledoi itu," jelas Hidayat.
"Apalagi kalau dipertimbangkan di antara tim jaksa itu sebagiannya juga dipatahkan oleh pembela. Dikatakan bahwa Pak LHI didakwa bersama-sama Rp 1,3 miliar. Dunia juga tahu Pak LHI tidak menerima Rp 1 miliar pun, uang itu diterima Fathanah dan diambil KPK," tutupnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
“Pemungutan suara Lanjutan (PSL) akan dilaksanakan tanggal 24 Februari di 17 TPS,” kata anggota KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina
Baca SelengkapnyaGanjar juga bercerita soal adanya kekhawatiran pengusaha jika dirinya menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Seharusnya para pegawai KPK ini penjaga moral dan integritas antikorupsi bukan malah jadi pelaku korupsi
Baca SelengkapnyaKetua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaDikarenakan kedua belah pihak belum menerima putusan, hakim menyatakan vonis ini belum in kracht, atau belum berkekuatan hukum tetap.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK akan menggelar sidang vonis dugaan tiga pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu, 27 Desember 2023.
Baca Selengkapnya