Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Apresiasi Presiden Jokowi Berikan Kahar Mudzakkir Gelar Pahlawan Nasional

PKS Apresiasi Presiden Jokowi Berikan Kahar Mudzakkir Gelar Pahlawan Nasional Presiden Jokowi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 6 Tokoh. ©2019 Istimewa

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik keputusan Presiden Jokowi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir. Pemberian gelar pahlawan ini dinilai tepat sebagai wujud penghormatan dan penghargaan resmi Negara atas peran dan jasa Kahar Mudzakkir dalam mempersiapkan proses kemerdekaan dan juga pengembangan pendidikan di Indonesia.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR-RI, Mulyanto menyebut pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi almarhum Kahar Mudzakkir sangat tepat karena mempunyai makna penting serta berarti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberian gelar pahlawan ini menunjukan pengakuan Negara atas peran aktif tokoh-tokoh pergerakan Islam dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kita patut mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menganugerahkan gelar pahlawan bagi Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir. Anugerah ini menjadi penting karena menjadi tanda tidak relevan lagi memperdebatkan dikotomi Islam dan Nasionalis dalam proses pembentukan dan pembangunan Negara ini. Tokoh Islam memiliki andil dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa ini. Begitupun dengan tokoh-tokoh nasionalis. Semua dipandang memiliki kedudukan dan derajat yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini," ujar Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai PKS ini.

Sikap Kahar Mudzakkir Jaga Moralitas Bangsa

Mulyanto melihat ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari sikap dan pandangan Kahar Mudzakkir. Salah satunya adalah keteguhan sikap dalam menjaga moralitas bangsa. Sebagai salah satu anggota Tim Sembilan, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Kahar Mudzakkir menginginkan bangsa dan Negara ini diselenggarakan berdasarkan moralitas agama.

Meski demikian Negara perlu juga mengakomodasi aspirasi keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia.

"Berdasarkan pemikiran Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir kita jadi paham bahwa hubungan antara Islam dan Negara adalah sebuah relasi inklusif yang sinergis. Saling menguatkan. Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim ini, harus menempatkan Islam sebagai kekuatan moral, modal dasar dan sumber relijiusitas utama bangsa ini," jelas Mulyanto.

Kesejahteraan Rakyat jadi Cita-cita Kemerdekaan

Berkat kegigihan perjuangan Kahar Mudzakkir serta didukung tokoh Islam dan tokoh nasionalis lainnya akhirnya Indonesia menjadi negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. "Founding fathers (pendiri bangsa) kita sudah berhasil membangun konsensus nasional, bersepakat, bahwa Indonesia adalah darul ahdi wa syahadah (negara perjanjian dan tempat beramal shaleh). Harusnya sudah tidak ada lagi perdebatan antara Negara dan agama. Tugas dan tanggungjawab kita adalah mengisi kemerdekaan ini dengan karya dan pemikiran maju untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita kemerdekaan," tegas Mulyanto.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya