Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memproduksi pindang patin menjadi kemasan menyerupai sarden. Harga makanan khas asal daerah itu dibanderol Rp25 ribu per kaleng.

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Sumsel Ekowati Retnoningsih mengungkapkan, dipilihnya pindang patin untuk dikalengkan karena sudah dikenal masyarakat Indonesia dan banyak peminatnya, selain pempek. Sementara untuk mendapatkannya harus di Sumsel dan jika di daerah lain mesti ke warung makan asal Palembang.

Dengan pengemasan, masyarakat luar bisa lebih mudah jika ingin mencicipi pindang, layaknya sarden yang dijualbelikan di pasaran. Pengalengan itu juga menimbulkan kesan modern dalam pengolahan makanan khas daerah.

"Mulai sekarang orang tidak susah-susah lagi jika ingin makan pindang patin, karena sudah dikalengkan dan dipasarkan," ungkap Eko, Jumat (13/3).

Menurut dia, pengalengan pindang patin melalui penelitian dan ujicoba selama satu tahun. Penelitian itu diantaranya untuk menjaga rasa, kualitas, ketahanan, dan lainnya.

Hasilnya, peneliti menemukan resep dan pola sehingga ketahanan makanan bisa selama satu sampai dua tahun. Eko memastikan ketahanan pindang patin dalam kaleng itu tanpa campuran pengawet atau bahan berbahaya lain.

"Kami pastikan tidak ada pengawet, produksinya steril, sehat, tidak perlu dimasak kembali, kecuali ingin menikmatinya ketika hangat atau menambahkan bumbu dapur lainnya," kata dia.

Pada produksi perdana, pihaknya mampu mengalengkan 400 kaleng pindang patin dengan berat satuan 140 gram. Pindang itu didapatkan dari UKM binaan asal Gandus Palembang.

"Harganya terbilang terjangkau, Rp25 ribu, jauh lebih murah dari restoran," kata dia.

Agar hasil produksi lebih banyak, pihaknya akan menggandeng warga atau UKM untuk mengalengkan pindang patin. Tidak ada biaya tambahan kecuali pergantian biaya kaleng seharga Rp7.000 per kaleng.

"Silakan datang ke kantor, daftar biar produknya bisa dikalengkan. Proses pengalengan tidak ada biaya karena disubsidi, kecuali hanya membeli kalengnya saja," kata dia.

"Setelah itu, UKM itu dipersilakan mengurus izin ke BPOM agar bisa dipasarkan secara luas," tutupnya.