Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid tak masalah Ujian Nasional (UN). Namun Jazilul meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memasukkan Pancasila dalam mata pelajaran di sekolah.

"Yang penting Pancasila jangan dihapuskan, kalau dari sisi MPR ya, UN itu kan soal sistem saja untuk menilai seberapa berhasil dari ujian itu. Tapi kalau yang menjadi tugas MPR, saya berharap Pak Nadiem juga peka untuk memasukan Pancasila dan kebangsaan dalam kurikulum. Itu aja yang menjadi concern," kata Jazilul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

Menurut Jazilul, UN hanyalah alat untuk mengukur hasil belajar, oleh karena itu bentuknya bisa diganti apa saja. Dia menyerahkan keputusan UN pada Mendikbud dan mitra kerjanya yang membidangi pendidikan yakni Komisi X DPR.

"Soal UN atau tidak, nanti biar Komisi X sama Pak Nadiem yang membicarakan. Concern kami di MPR, pendidikan ini kaitannya dengan pendidikan kebangsaan, Pancasila ini perlu penguatan. Apa Pak Nadiem juga tidak berpikir itu?" ujar Jazilul.

Mendikbud Nadiem Nilai Ujian Nasional Tak Ideal

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan penghapusan Ujian Nasional (UN) tak akan membuat para siswa menjadi lembek. Nadiem meyakini ujian nasional digantikan dengan asesmen kompetensi akan menantang pihak sekolah.

"Yang menchallenge itu bukan muridnya, yang menchallenge itu buat sekolahnya untuk segera menerapkan hal-hal di mana pembelajaran yang sesungguhnya terjadi, bukan penghafalan. Ada pembelajaran, ada penghafalan. Itu hal yang berbeda," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).

Adapun pengganti UN yaitu asesmen kompetensi dan survei karakter akan dimulai pada 2021. Nadiem menyebut nantinya asesmen kompetensi berdasarkan numerasi (matematika), literasi (bahasa), dan survei karakter.

"Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi, literasi dan juga survei karakter," ujar Nadiem.

Reporter: Delvira Hutabarat