Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini merupakan salah satu lembaga teraktif dalam menindak korupsi. Mereka tak segan-segan menciduk secara langsung para petinggi negara.

Sebagai tugas yang penuh tantangan, beberapa petingginya kerap curhat bahwa ada pelemahan kepada KPK. Sebab, KPK dianggap telah mengganggu 'kesenangan' mereka.

Selama lebih dari 10 tahun, KPK telah menjadi sorotan jutaan mata masyarakat. Pasalnya, banyak para politisi sampai polisi yang merasakan rompi orange tahanan KPK.

Meski demikian, upaya melemahkan hingga menjatuhkan kepada KPK terus digencarkan. Mereka menganggap lembaga pimpinan Abraham Samad telah mengacaukan pencaharian mereka.

Berikut curhatan para petinggi KPK yang menyebut akan ada pelemahan:

Bambang Widjojanto

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto curiga ada maksud lain dari pembentukan Panselnas pengganti Busyro Muqoddas oleh pemerintah. Bambang curiga justru adanya Panselnas mengganggu kerja KPK dalam memberantas korupsi."Kita lagi speed up pemberantasan korupsi, gerakannya lagi dibangun, jadi orang yang tiba-tiba masuk begitu, pasti perlu waktu dan pasti mengganggu ritme itu," ujar Bambang, Senin (25/8).Bambang mengatakan pihaknya sudah mengirim surat keberatan kepada Kementerian Sekretaris Negara tembusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, tak ada balasan, tak ada tanggapan dari isi surat yang mengatakan KPK tak perlu orang baru lagi menggantikan Busyro. Masa jabatan Busyro memang akan segera habis."Baiknya begini, etika birokrasi itu kalau ada surat ya jawab. Gitu lho. Surat nggak dijawab lalu dibentuk pansel, itu gimana," ujar Bambang.Bahkan, kata Bambang, surat itu dikirim sebelum Panselnas dibentuk. Karena tidak ada balasan itu lah, menurut Bambang, ada maksud lain dari pemerintah karena mendesak adanya pengganti Busyro."Kalau memang maksudnya ingin mengganggu ritme itu ya silakan saja," pungkasnya.

Busyro Muqoddas

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan bahwa pelemahan KPK masih akan mungkin terjadi pasca-kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia selama ini masih banyak pihak yang ingin melemahkan lembaga antirasuah itu."Selama ini, pelemahan KPK sangat terstruktur, sistemik, dan masif," kata Busyro dalam sebuah diskusi publik di Unair Surabaya, seperti dilansir dari Antara, Kamis (14/8).Dalam diskusi publik untuk delapan kota (Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Bali, Makassar, dan Palembang) itu, dirinya menjelaskan bahwa pelemahan itu masih terasa hingga sekarang."Misalnya, UU Tipikor yang direvisi pemerintah secara sepihak, revisi KUHP dan KUHAP, pemangkasan anggaran KPK dari Rp 7 triliun per tahun menjadi hanya Rp800 miliar per tahun oleh DPR," ujarnya.

Abraham Samad

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan tidak ada kesepakatan apapun dari diskusi dengan Pansel Calon Pimpinan KPK kemarin. Bahkan, Samad dan pimpinan lainnya tetap meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk menjawab surat KPK yang dikirimkan beberapa hari lalu."Pertemuan kemarin belum menghasilkan sesuatu. Kami minta Kemenkum HAM menjawab dulu surat yang dikirimkan KPK," ujar Abraham saat menghadiri Festival Film Anti korupsi di Bulungan, Jakarta, Rabu (27/8).Abraham menegaskan, atas usulan Pansel, KPK tidak berada dalam posisi menerima maupun tidak menerima. Pihaknya hanya ingin Pansel merekrut 5 orang sekaligus pimpinan KPK di tahun depan."KPK tidak dalam posisi menerima atau tidak menerima, kami berharap pansel ini bisa maksimal dengan merekrut 5 orang langsung," ujarnya.Untuk alasan legitimasi, kata Abraham, di dalam UU KPK tidak dituliskan secara rigit bahwa pimpinan KPK yang habis masa tugasnya harus segera digantikan dengan yang baru. Dalam UU tersebut, menurut Abraham, ada peluang perekrutan calon pimpinan KPK dilaksanakan 5 orang sekaligus di tahun depan."UU tidak rigit begitu masih ada peluang untuk mendapat pemahaman merekrut tahun depan," ujarnya.Abraham menilai, jika Pansel tetap ngotot akan melaksanakan perekrutan pengganti Busyro, maka hal itu dilakukan sebagai suatu upaya untuk memperlemah KPK. Sebab, lanjut Abraham, penindakan pidana korupsi memiliki resistensi yang tinggi, dan jika ada orang baru yang masuk akan mempengaruhi ritme kerja yang ada."Jangan-jangan logika itu dibangun untuk melemahkan KPK," sindir Abraham.