Pimpinan Komisi X DPR Dukung UN Dihapus: Demografi Indonesia Tidak Bisa Disamakan

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mendukung kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN). Menurutnya, UN dianggap banyak bermasalah.

Dede mengungkap, UN membuat stres tidak hanya para murid, juga guru dan pihak sekolah. Itu efek penyeragaman dan penyamarataan seluruh wilayah.

"Karena kita tahu demografi Indonesia ada dari daerah tertinggal, daerah terluar, ada daerah berkembang, ada juga daerah yang sudah berkembang. Nah ini tentu tidak bisa disamakan," kata dia di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

Selain itu, Dede menyebut banyak sekolah yang memaksa agar kelulusan maksimal untuk mendapatkan predikat baik. Akibatnya, banyak sekolah orientasinya hanya menyelesaikan soal ujian nasional. Bahkan tumbuh kembang industri bimbingan sekolah sampai masalah joki karena ujian nasional itu.

"Nah, ketika kemarin ada PISA tes, ternyata hasil kita jauh dari yang diharapkan. Artinya apa? Artinya enggak efektif dong hasil UN itu," kata dia.

Politikus Demokrat itu menyambut positif pengganti model ujian nasional, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Dia melihat model tersebut akan lebih tepat guna.

"Kita meyakini bahwa dari sisi positifnya saja bahwa memang dibutuhkan pengganti yang lebih tepat guna dan UN sebagai sebuah potret atau survei itu tidak perlu menjadi endingnya, jadi bukan sebuah angka kelulusan terusan untuk diterima di pendidikan berikutnya," ujar Dede.

Dede juga menilai tepat penghapusan UN itu dilakukan pada 2021. Alias ada masa transisi selama satu tahun.

"Pasti transisi akan terjadi maka dari itu, maka sudah tepat kalau transisi dimulai dari sekarang. Jadi sampai 2021 artinya, ada satu tahun itu adalah transisi. Pak Menteri waktu itu pernah menyampaikan kepada kami memang apapun dalam masa transisi akan ada yang pro dan kontra," kata dia.