Merdeka.com - Badan Intelijen Negara (BIN) dituding kecolongan dalam peristiwa teror yang terjadi di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1) lalu. Kepala BIN Sutiyoso tak mau dianggap lembaga yang ia pimpin disebut kecolongan.

Dia beralasan, kewenangan BIN memang terbatas dan meminta DPR melakukan Revisi UU tentang Intelijen agar dapat menangkap dan menahan teroris.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menyatakan tak setuju dengan usulan Sutiyoso tersebut. Sebab, sejatinya tugas BIN hanyalah memberikan informasi. Kemudian, penindakan hanya milik tugas TNI dan Polri.

"Tugas BIN yaitu penangkalan dini atau early warning, jadi kami tak sepakat ketika BIN harus di-install dengan wewenang baru yaitu penangkapan, akan terjadi wewenang baru institusi yang nangkap-nangkap orang nantinya, sementara pertanggungjawaban ke publik gimana. Jadi BIN yang bener ya seperti ini, bagaimana BIN berikan informasi intelijen kemudian TNI dan Polri lakukan tindakan," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Oleh sebab itu, dia menegaskan UU Intelijen tak perlu direvisi seperti keinginan Sutiyoso. "Tidak perlu, masih bagus, tinggal pelaksanaan aja. Tapi angan-angan BIN diberikan kewenangan penangkapan saya rasa itu enggak ya," katanya.

Tantowi menjelaskan untuk penanggulangan terorisme di tanah air yang terpenting adalah sinergitas antar lembaga. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, Komisi I DPR akan melakukan rapat kerja dengan BIN, Polri, TNI, BNPT maupun lembaga terkait lainnya.

"Kita akan rapat internal kemudian untuk tentukan apakah buat agenda minggu ini," ujarnya.