Pimpinan DPR: Revisi UU KPK harus mendapat persetujuan rakyat

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan terlalu dini apabila membicarakan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab revisi masih sebatas dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Padahal, untuk merevisi sebuah undang-undang haruslah melalui pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPR.

Apalagi, kata dia, yang mengusulkan revisi tersebut masih sebatas inisiatif dari anggota, bukan atas inisiatif resmi tiap Fraksi.

"Kita melihat sekarang masih berproses di Baleg. Apa yang dibahas di Baleg harus bersama-sama diputuskan dengan pemerintah. Kita tunggu standing poin di masing-masing partai bagaimana," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/10).

Taufik yang juga politikus Partai Amanat Nasional ini juga belum dapat memastikan apakah partainya menyetujui atau menolak UU KPK direvisi. Hal itu karena dalam draf yang beredar tersebut tidak dijelaskan secara gamblang maksud dan tujuan UU KPK direvisi, apakah memperkuat atau melemahkan KPK.

"Kita terlalu simple sekali kalau menolak atau menerima. Padahal yang nolak itu setuju untuk pelemahan atau setuju karena memperkuat? Jangan disederhanakan menerima atau menolak. Harus reasoning yang tepat. Harus sesuai konstitusi kita. Harus mendapat persetujuan pemerintah dan DPR dan pendapat rakyat kita dengarkan," paparnya.

Lebih jauh, dia menilai, revisi UU KPK belum tentu disahkan menjadi undang-undang, sebab, aspirasi masyarakat harus didengar oleh DPR dan pemerintah, jika masyarakat menolak maka harus dipertimbangkan revisi UU KPK dibatalkan.

"Aspirasi apapun kita hadapkan posisi kekayaan proses demokrasi. Kita lihat UU KPK seperti UU yang lain. UU KPK harus mendapat persetujuan masyarakat," tandasnya.