Merdeka.com - Lembaga pendidikan pesantren memiliki tantangan yang tidak mudah dalam menyesuaikan diri untuk mengikuti new normal atau kenormalan baru yang diterapkan pemerintah. Hal ini terkait fasilitas yang harus disediakan pesantren khususnya dalam hal menjaga jarak. Karena itu, kehadiran negara diharapkan untuk membantu kalangan pesantren beradaptasi menyesuaikan diri mengikuti protokol pencegahan Covid-19.

"Selama ratusan tahun, pesantren telah berhasil melewati berbagai jenis tantangan. Namun tangan kali ini memang tidak mudah, terkait Pandemi Covid-19," tutur Akhmad Taufiq, Wakil Ketua PC NU Jember saat menjadi pembicara dalam diskusi online (webinar) dengan tema NU dan Pesantren di Era New Normal yang digelar Pengurus Cabang Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (PC LTNNU) Jember, Minggu (7/6) malam.

Kekhasan pesantren yang menerapkan sistem belajar dengan bermukim (boarding school) menuntut penyesuaian yang tidak mudah terkait aturan jaga jarak. Diperkirakan, tidak semua pesantren mampu menyediakan ruangan yang memungkinkan santri harus berjaga jarak selama menjalani aktivitas di pondok. Padahal, saat ini beberapa pesantren sudah mulai memanggil kembali santrinya setelah sebelumnya sempat dipulangkan pada awal mewabahnya Covid-19.

"Tentu ini jadi problem serius dan tantangan yang tidak mudah dan harus dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Mungkin hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun asrama baru dalam waktu singkat," tutur pria yang juga dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember ini, setengah berseloroh.

Karena itu, Taufiq menilai positif keputusan para kiai pengasuh pondok pesantren, terkait kebijakan pemulangan santri di awal pandemi. Setiap pesantren bisa mengambil keputusan yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi masing-masing.

"Kita apresiasi kepada pengasuh pesantren, para kiai, yang sudah mengambil keputusan yang tepat bagi kondisi dan konteks pesantrennya masing-masing atas kebijakan pada masa Pandemi ini, termasuk pada saat new normal," tutur Taufiq.

Sementara itu, pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Unej, Adam Muhshi, menegaskan, secara konstitusional, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Salah satunya di bidang pendidikan. Hal ini dihubungkan dengan kesiapan pesantren dalam menghadapi new normal. Kewajiban itu melekat pada lintas sektoral, mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

"Di Jawa Timur misalnya, ada empat opsi yang ditawarkan Pemprov dan Kementerian Agama (Kemenag) Jatim terhadap pesantren. Pertama, santri tetap kembali ke pesantren. Kedua, santri kembali ke pesantren secara bertahap. Ketiga, santri kembali ke pesantren setelah pesantren disterilkan. Dan yang keempat adalah santri baru kembali ke pesantren setelah pandemi sudah melandai," ujar kandidat doktor hukum tata negara dari Unair Surabaya ini.

Dari empat opsi tersebut, Adam menekankan bahwa langkah pemerintah sudah tepat dengan memberi ruang kepada pesantren untuk memilih sendiri, opsi mana yang akan diambil. Sebab, pesantren yang lebih memahami kondisi masing-masing.

"Titik tekannya adalah, apapun opsi yang dipilih oleh masing-masing pesantren tersebut, negara tetap harus hadir dan tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini terkait dengan kewajiban negara untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap warganya," papar Adam.