Pesan Mensos Soal BTS ke Warga: Jangan Dibelikan Rokok, Itu Untuk Keluarga
Merdeka.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai fokus mendistribusikan bantuan sosial tunai (BTS) di luar wilayah Jabodetabek dengan target 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Semua itu akan diakselerasi dalam satu pekan ke depan.
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara menjelaskan, bantuan tunai tersebut sebesar Rp600 ribu dengan sasaran KPM yang terdampak Covid-19. Nominal itu harus cukup untuk dibelikan kebutuhan primer.
"Jangan dibelikan rokok, itu untuk keluarga. Beli yang penting-penting," kata Juliari ketika meninjau langsung penyaluran BST di Kantor Pos Cimahi, Jalan Gatot Subroto, Minggu (10/5).
Berdasarkan data Kemensos, jumlah penerima BST di Provinsi Jabar sebanyak 321.016 keluarga penerima manfaat dengan rincian penyaluran melalui PT Pos Indonesia sebanyak 285.552 KPM, Bank BNI sebanyak 5.953 KPM, BRI sebanyak 18.296, Bank BTN sebanyak 826 dan melalui Bank Mandiri 10.389 KPM.
Masyarakat yang tidak terbantu melalui program ini, akan dibantu oleh program bantuan lain yang bersumber dari bantuan Pemprov maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, ia meminta intervensi dari pemerintah daerah bagi warga terdampak Covid-19 yang belum dapat bantuan dari pemerintah pusat.
Alasannya, ia mengakui bahwa bantuan Rp600 ribu secara keseluruhan tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, akurasi data masyarakat yang berhak menerima bantuan harus terus diperbaiki agar tidak terjadi polemik di antara masyarakat.
Dengan adanya perbaharuan data dari pemerintah daerah, maka diharapkan target 9 juta KPM penerima BST dapat tersalurkan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Agar ke depannya data ini bisa di-update untuk masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kalau tidak masuk, nanti akan sulit untuk mendapat bantuan," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ribuan Warga Bontang Dapat Bantuan Sembako dari PKT, Nilai Total Tembus Rp1,1 Miliar
Para penerima berdasarkan data Pemkot Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM).
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Akui Sulit Pilih Dirut BAKTI sampai Berdoa Minta Wangsit
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya melantik Dirut BAKTI baru pasca Anang Latif ditahan kasus korupsi BTS 4G.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar Tepis Isu Hapus Bansos: KTP Sakti Justru Semakin Mempermudah untuk Dapat
Ganjar mengakui adanya keluhan masyarakat terkait ketidaksetaraan dalam distribusi bansos.
Baca SelengkapnyaBansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaMK Tidak Temukan Bukti Bansos yang Dibagikan Jokowi Untungkan Prabowo-Gibran
Hal ini berdasarkan keterangan dari para menteri yang sudah dipanggil oleh MK.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaTahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin
Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya