Merdeka.com - Juru Bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin menyayangkan sosialisasi RUU omnibus law yang tidak dijalankan secara baik oleh pemerintah. Terkait fungsi sosialisasi, pihaknya menyinggung peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Diketahui, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Airlangga juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

"Kemenko perekonomian tampaknya tidak cukup aktif, dan juga tidak cukup kreatif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait substansi omnibus law," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

Hal tersebut menimbulkan gejolak tengah masyarakat, khususnya di kalangan buruh sebagai subjek atau pelaku perekonomian nasional. Hal ini membuat kondisi perekonomian nasional jadi tidak nyaman. Yang berpotensi memicu instabilitas politik dan gejolak sosial.

"Bahkan saat ini telah beredar informasi yang cukup kuat mengenai rencana mogok nasional oleh para buruh. Sebab omnibus law dianggap mengancam nasib dalam hal kualitas pendapatan atau penghasilan kerja," ungkapnya.

Jika menilik dari sudut pandang strategis, lanjut Viktus, maka gagasan omnibus law sesungguhnya patut mendapat apresiasi. "Namun apabila substansi omnibus law tidak mampu disosialisasikan dengan baik maka ini akan berakibat kontraproduktif terhadap kinerja pemerintah," ujar dia..

Berdasarkan referensi informasi yang dimiliki pihaknya, terdapat enam isu strategis dalam Omnibus Law. Enam isu tersebut, yakni peningkatan pendanaan investasi, sistem teritori untuk penghasilan luar negeri dan penentuan subjek pajak orang pribadi.

Selanjutnya, stimulasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, stimulasi keadilan iklim berusaha di dalam negeri, serta pengaturan fasilitas dalam RUU Perpajakan.