Persiapan kacau, kenapa pemerintah memaksakan UN?

Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Itet Tridjajati Sumarijanto menilai M Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lamban dalam penanganan kekacauan Ujian Nasional 2013. M Nuh tidak memiliki upaya antisipatif khususnya dalam soal pencetakan dan pendistribusian soal UN yang tidak merata di seluruh provinsi Indonesia.

"Pertanyaan mengenai percetakan, ada yang baru mencetak akhir Maret 2013 dan baru didistribusikan. Ini antisipasinya bagaimana, pada H-7 menteri baru turun melihat percetakan, padahal semua harus diantisipasi. Kalau hanya satu percetakan saja yang bermasalah, karena sanggupnya 60 hari. Kenapa pemerintah memaksakan?" ujar Itet dalam Diskusi Polemik Sindo bertajuk 'Ujian (Setengah) Nasional' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/4).

Menurut Itet, kekacauan UN 2013 ini merupakan imbas dari sistem pendidikan nasional yang tidak terimplementasi dengan baik. Apalagi kekacauan tidak terjadi kali ini saja, namun berulang kali dan tahun inilah yang terparah.

"Seharusnya SDM-nya seperti apa? sistemnya seperti apa? mungkin peraturan yang tumpang tindih, bahkan cenderung tidak konsisten. Kita harus mengevaluasi kembali ke masalah pokok. Apakah implementasinya sesuai dengan regulasi? Apakah ada koordinasi Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan pemerintah?" ujarnya.

Situasi yang demikian, lanjut Itet jangan dialihkan menjadi isu buruknya pendistribusian lembar soal UN. Isu ini harus ditangani dengan serius, dan tanggung jawab semua.

"Isu percetakan ini bukan isu besar. Ini merupakan isu pendidikan. Sistem pendidikan merupakan tanggung jawab semua, bahkan presiden," tegas Itet.

Dalam diskusi tersebut, turut hadir pula Koordinator Penyelenggara UN 2013 Djemari Mardadi, Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan DR Teuku Ramli Zakaria dan Staf khusus mendikbud bidang Komunikasi media Sukemi. Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Khairil Anwar D dan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan Arman Wirakarta K serta Sekretaris jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsyudi Suhud tidak hadir.