Persepi: Survei Opini Publik Tentang Kinerja Menteri Bisa Menyesatkan

Merdeka.com - Anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk menilai, ada bias popularitas jika kinerja menteri diuji hanya melalui survei opini publik.

"Survei opini publik tentang kinerja menteri, dapat menyesatkan karena bias popularitasnya sangat tinggi. Mungkin kita perlu lebih hati-hati, membaca sebuah pekerjaan ilmiah bernama survei opini publik," kata Hamdi Muluk dalam keterangannya, Minggu (28/2).

Guru besar psikologi politik Universitas Indonesia ini menyarankan, pengujian kinerja seharusnya menggunakan metodologi semacam analisa kebijakan publik (public policy analysis).

"Jadi dilihat delivered-nya, outcome dan bagaimana impact-nya, baru kita nilai kinerjanya seperti apa. Yang harus ditanya adalah orang-orang yang mengerti secara teknis kementerian itu. Jadi semacam panel ekspert, dari pakar-pakar yang bisa menilai secara objektif. Kumpulkan lah 100, 200, atau 300 pakar, itu akan lebih fair,” kata Hamdi Muluk.

Hamdi menghargai jika publik berpendapat dalam menilai kinerja Menteri. Karena menurutnya, secara subjektif boleh saja puas atau di mata responden bagus.

Padahal responden tidak punya pengetahuan memadai untuk menilai kinerja. Hal itu menurut Hamdi membuat bias popularitasnya akan sangat kuat.

Dia menegaskan, jika tradisi menilai kinerja menteri/kementerian hanya dengan survei opini publik akan jadi pembodohan kepada masyarakat.

"Saya khawatir kalau tradisi ini diteruskan akan menjadi pembodohan kepada masyarakat, misleading lah paling enggak. Jadi nanti orang mengira tokoh-tokoh tadi yang dinilai dia puas dan diframing di media kalau dia berprestasi, kinerjanya bagus. Ini akan menjadi misleading, jadi menyesatkan." tegas Hamdi.