Merdeka.com - Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Jawa Timur menolak tegas rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk menaikkan harga BBM dan mengutuk keras sikap represif polisi dalam menangani aksi demonstrasi mahasiswa.

"Dan bila aksi kekerasan polisi terhadap aksi demonstrasi mahasiswa terus terjadi maka dipastikan pemerintahan Jokowi-JK anti-kritik dan bagian dari rezim orde baru," kata Taufik Dwi Kusuma, koordinator PENA 98 pada merdeka.com Rabu (12/11).

Ditambahkan Taufik, dalil kenaikan harga BBM sepertinya tidak dapat dihindari oleh pemerintah RI, seakan akan hanya menjadi satu alasan untuk menyelamatkan atau menghemat APBN.

"Penyelamatan yang menurut kami hanya berpindah dari satu kebijakan pengeluaran ke rencana kebijakan pengeluaran. Penghematan menurut kami hanya berhemat dari pengeluaran untuk rakyat ke penghematan ke satu golongan investasi," tambahnya.

Oleh karena itu menurut dia gerakan penolakan kenaikan harga BBM telah berjalan. Baik dari gerakan mahasiswa maupun organisasi massa lainnya. Gerakan penolakan ini sering berujung dengan bentrokan antara massa dengan polisi.

"Bila setiap bentrokan atas aksi penolakan terus terjadi dapat dipastikan bahwa kepemimpinan Jokowi tidak berbeda dengan kepemimpinan era Soeharto, Megawati dan SBY yang anti-kritik," ujarnya.

Menurut PENA 98, BBM adalah suatu urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang bila dinaikkan pasti akan memicu aksi demonstrasi yang besar dan masif.

"Aksi-aksi massa ini akan memicu amarah karena rencana kenaikan harga BBM dinilai terlalu tinggi dalam sejarah negara ini dilahirkan. Dan

kita tidak akan pernah bisa menduga berapa persen harga-harga lain yang akan naik," tuturnya.