Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari desainer Poppy Dharsono. Oleh sebab itu, Poppy pun gagal menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah ke Senayan.

"Majelis hakim menolak eksepsi pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam persidangan di kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Rabu (25/6).

Majelis hakim berpendapat, pihak Poppy selaku pemohon tak dapat menjelaskan secara jelas proses penghitungan suara. Selain itu, dalam persidangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan tidak pernah menerima laporan dari kubu Poppy.

MK mengatakan Poppy tak pernah mempermasalahkan dan melaporkan dugaan kecurangan dari mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga penghitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini menjadi salah satu penyebab MK menolak permohonan Poppy.

Seperti diketahui, MK tengah membacakan putusan PHPU untuk DPD. Sidang dimulai pada pukul 09.30 WIB. Setidaknya ada 30 permohonan PHPU dari calon anggota DPD di 19 provinsi yang diputuskan hari ini.